Kenaikan Tarif BPJS: Dua Kali Naik, Bakal Kalah Dua Kali Gugatan

Iuran BPJS Kesehatan peserta kelas I dan II akan naik mulai 1 Juli 2020. Sementara bagi kelas III peserta mandiri naik per 1 Januari 2021 mendatang. 

Keputusan ini berlaku setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang sekaligus menggugurkan Perpres sebelumnya Tahun 2018. 

Pemerintahan Jokowi dua kali digugat terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penggugat menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan Jilid II ini tidak mempunyai empati di tengah kesulitan warga saat pandemi Corona.

Menurutnya, kenaikan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

Dugaan Kongkalikong di Pelabuhan Marunda


PT Karya Citra Nusantara (KCN) sebagai perusahaan swasta ingin berkolaborasi dengan perusahaan BUMN guna mencapai program-program pemerintah. Pihak swasta bukanlah kompetitor perusahaan pelat merah.


Sayangnya, niat baik KCN malah berbuntut panjang hingga ke pengadilan. Tak hanya dibelit persoalan dengan BUMN, kini ada masalah baru yakni dugaan kongkalikong mempailitkan KCN.


Kabar baiknya, KCN telah mengetahui siasat jelek itu. Sekarang ‘bola panas’ ada di tangan Pengadilan.

500 TKA China Nodai Semangat Lawan COVID-19 

Semangat lawan COVID-19 ternodai dengan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) Asing. Tidak hanya Gubernur dan DPRD Sultra yang melakukan penolakan. Ketua MPR dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  dan banyak kalangan meminta pemerintah membatalkan rencana tersebut. Pasalnya, rencana itu menghina akal waras dan meresahkan rakyat. 

Duet Jokowi-Prabowo Siap Tempur


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kian memantapkan posisinya dalam pemerintahan Jokowi. Sebagai pembantu Presiden, Prabowo ikut membantu pemerintah Jokowi dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air.

 

Sikap siap tempur itu bahkan tak hanya ditunjukkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tetapi juga sebagai Ketum Gerindra. Ia meminta seluruh kader Gerindra untuk tanpa ragu-ragu mendukung dan membantu pemerintah dalam perang melawan corona.

 

Dukungan Prabowo ini tentu saja memberikan angin segar bagi Jokowi. Pertarungan melawan corona bagi Jokowi kini semakin mudah lantaran telah mendapat sokongan politik yang sangat kuat dari mantan sang rival: Prabowo Subianto. Inilah duet Jokowi-Prabowo melawan corona.

Tangan Besi Polisi di Masa Pandemi

 

Kapolri Jenderal Idham Azis tampil garang selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Idham tak main-main, siapapun yang melanggar aturan PSBB bakal ditindak tegas. Termasuk di dalamnya para penyebar hoaks corona maupun pihak yang sengaja berniat menghina Presiden maupun pejabat negara.

 

Aksi ‘tangan besi’ Kapolri ini sempat menuai reaksi publik karena dianggap mencerminkan sikap otoriter. Kendati begitu, Jenderal Idham tetap bersikukuh bahwa penegakan hukum selama pandemi corona wajib tidak bisa ditawar-tawar.

 

Sejauh ini, aksi tegas aparat kepolisian cukup ampuh. Dibuktikan dengan rendahnya angka kriminalitas khususnya aksi penjarahan maupun provokasi anarkis yang memang sangat rawan terjadi di masa-masa krisis seperti ini.

Tangisan Ojol di Pundak Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Besar) di Ibu Kota. Langkah yang dianggap paling ampuh sejauh ini untuk menekan penyebaran virus corona.

 

Namun PSBB bukan tanpa masalah. Pekerja informal terutama pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai 'menangis' lantaran dilarang mengangkut penumpang selain barang. Anies berupaya melobi Kementerian Perhubungan agar ojol tetap boleh mengangkut penumpang. Tapi gagal, Plt Menhub Luhut Panjaitan menolak tegas.

 

Dasar penolakan Luhut jelas, yakni Peraturan Menteri Kesehatan yang sebelumnya diterbitkan Terawan Agus Putranto. Kini, ‘bola panas’ terkait nasib ojol tetap berada di tangan Anies yang sebelumnya ngotot memberlakukan PSBB di Jakarta.

Simalakama Mudik Corona


Wabah virus corona yang kebetulan mendekati libur Lebaran 2020 ibarat sebuah simalakama. Di satu sisi pemudik begitu merindukan kampung halaman, tetapi di sisi lain ancaman virus corona ternyata tak bisa dianggap enteng. Pemerintah terjebak pada dua situasi yang serba menyulitkan.


Persoalan mudik bukan pula sekadar menumpahkan rasa rindu terhadap sanak-saudara di kampung tercinta. Lebih dari itu, daya dorong arus mudik terhadap roda perekonomian nasional juga terbilang dahsyat. Jika mudik dilarang, ada potensi kehilangan pendapatan yang sangat besar bagi masyarakat maupun bagi negara.


Tetapi lagi-lagi, virus corona ternyata tak bisa pula dianggap remeh. Mudik yang seharusnya menjadi momen berbahagia, sangat rawan berujung sengsara bagi seluruh keluarga di kampung tercinta. Inilah simalakama mudik corona.

Indonesia Lockdown?


Tanpa koordinasi dengan pemerintan pusat, beberapa daerah mulai memberlakukan lockdown atau karantina wilayah untuk menghentikan penyebaran virus corono. Kepala daerah mengambil keputusan berani untuk menyelamatkan wilayahnya.

Tidak ingin kecolongan lagi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. PP itu untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan.

Merana Karena Corona

 

Indonesia gagap diserang virus corona. Pemerintah tergesa-gesa setelah korban berjatuhan, yang celakanya paling tertinggi di pusat pemerintahan Jakarta. Bahkan, anggota kabinet ikut terjangkit corona. Masyarakat kemudian panik, rumah sakit pontang-panting, dunia usaha ketar-ketir, perekonomian nasional lampu kuning.

 

Presiden Jokowi sebetulnya telah mengambil langkah-langkah strategis walau sekali lagi, boleh dikatakan sudah terlambat. Di saat yang sama, langkah penanganan oleh kepala daerah khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak kurang sinkron dengan pemerintah pusat. Ada tarik-menarik yang cukup kuat di antara Presiden dan Gubernur.

 

Pun begitu, semua berharap musibah corona segera berlalu. Rakyat sudah cukup merana karena corona.