Gurihnya Bisnis Buzzer Politik

Buzzer politik terus berkembang. Kegiatan mereka tak berhenti meski pesta politik telah usai. Bahkan, mereka masih saling serang demi nama baik panutannya. Puluhan juta rupiah mereka raup tiap mempromosikan panutannya. Perlu ada penertiban buzzer dari pihak-pihak terlibat.

Wajah Baru Lembaga Antirasuah Indonesia

Cukup 13 hari revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diundangkan. DPR dan Presiden Joko Widodo kompak merevisi undang-undang yang sudah berusia 17 tahun itu. Bagaimana nasib KPK di bawah kepemimpinan Irjen Firli Bahuri Cs? Kita tunggu saja.

Welcome Ibu Kota Baru, DKI Kalimantan Timur

Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara resmi ditunjuk sebagai ibu kota baru. Diperkirakan, ibu kota baru ini sudah mulai dapat ditempati pada 2024. Untuk pembangunan ibu kota baru, pemerintah membutuhkan anggaran Rp466 triliun. Usai ibu kota pindah ke Kaltim, bagaimana nasib Jakarta?

Pulau Jawa Blackout, Ada Apa dengan PLN?

Listrik padam di sebagian besar Pulau Jawa pada Minggu 4 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo sampai geram melihat kejadian tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, yang baru tiga hari menjabat, pun kena semprot. Muncul sejumlah spekulasi, mulai dari sabotase hingga kesalahan teknis. Ada apa dengan PLN hingga kejadian 22 tahun silam kembali terulang?

Trump-Xi Rujuk, Perang Dagang Usai?

Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menjadi peristiwa paling ditunggu saat KTT G-20 di Osaka, Jepang. Keduanya pun akhirnya mau melakukan gencatan senjata atas perang dagang antara kedua negara. Langkah awal, AS akhirnya sepakat untuk tidak memberlakukan tarif baru untuk ekspor China.

Mampukah Maskapai Asing Jebol Duopoli Garuda Indonesia dan Lion Air?

Mahalnya harga tiket pesawat masih menjadi persoalan penerbangan domestik. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan soal duopoli yang dilakukan Garuda Indonesia dan Lion Air sebagai biang keladi mahalnya harga tiket. Hal ini pun membuat Presiden Joko Widodo menelurkan wacana mengizinkan maskapai asing beroperasi di Indonesia. Apakah usul Presiden Jokowi itu mampu meruntuhkan duopoli Garuda Indonesia dan Lion Air?

Harga Tiket Pesawat Mudik: Innalillahi

Harga tiket pesawat jelang mudik melonjak setinggi langit. Padahal, pemerintah telah menaikkan tarif batas bawah dan menurunkan tarif batas atas tiket pesawat. Namun, penurunan belum terasa. Apalagi di puncak mudik seperti ini. Pemudik pun berujar, "Innalillahi."

Bencana Huawei, Sanggupkah Bertahan?

HUAWEI tengah menghadapi pukulan telak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Produsen smartphone terbesar di dunia asal China itu dilarang menggunakan komponen penting yang diproduksi dari AS. Termasuk operating system (OS) Android. Negara-negara barat pun kini mulai 'memusuhi' Huawei dengan tidak lagi menjual smartphone tersebut. Bagaimana nasib Huawei usai dilarang memakai Android? Apakah OS yang akan mereka produksi bisa menyelamatkan nyawa Huawei?

Percaya Tak Percaya Quick Count Pilpres 2019

PIHAK yang kalah dalam hitung cepat alias quick count Pilpres 2019 tak percaya hasil perhitungan sejumlah lembaga survei yang hasilnya memenangkan calon presiden petahana, Joko Widodo. Padahal, ada fakta sejarah di Filipina, quick count justru menjadi alat kontrol ketika lembaga penyelenggara pemilu berlaku curang. Lantas, bagaimana sebenarnya lembaga survei mempertanggung jawabkan hasilnya? Apa faktor penentu akurat tidaknya quick count tersebut? 

Tak Terima Hasil Quick Count, Tim Prabowo-Sandi Laporkan 6 Lembaga Survei

TIM Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan 6 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden 2019. Ke-6 lembaga survei itu dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Keenam lembaga itu adalah LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politica, SMRC, Poltracking, dan Voxpol Institute.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Djamaluddin Koedoeboen di Kantor KPU RI mengatakan pelaporan dilakukan karena pihaknya menilai lembaga-lembaga itu tidak ilmiah dalam melakukan kegiatannya. 

"Fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan hasil perhitungan," kata Djamaluddin Koedoeboen, Kamis, 18 April 2019.

Menurut Djamaluddin, sebaiknya lembaga survei menunggu hasil resmi KPU terkait hasil pemilu 2019. Sebab, masyarakat dianggap sedang bingung dengan hasil pemilu sesungguhnya.

Karena itu, BPN meminta KPU RI menghentikan semua tayangan soal hitung cepat hasil pemilu 2019 karena dianggap bisa merugikan Prabowo-Sandiaga atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami lihat dugaan desain sedang dimainkan sekarang. Ada semacam by order lah itu, dugaan kami itu. Tapi jangan sampai masyarakat dirugikan dengan berita bohong begitu. Bagaimana mungkin misal sampel 2.000 untuk mewakili 810.000 lebih TPS. Itu nggak bagus," katanya.

Lalu, mengapa pelaporan dilakukan ke KPU? 

"Karea penyelenggara pemilu adalah pemberi lisensi untuk mereka menggelar hitung cepat," kata Djamaludin. 

Dilaporkan ke Polisi 

Sementara itu, secara terpisah, keenam lembaga survei itu juga dilaporkan ke Bakreskrim Polri pada hari yang sama oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH).

Pitra menyebutkan alasan mengadukan keenam lembaga itu lantaran hampir seluruh lembaga survei hasilnya memenangkan Paslon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal, dia mengklaim ribuan TPS memenangkan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi.

"Karena hasil survei ini jelas-jelas membingungkan masyarakat kita. Kalau kita berpatokan kepada quick count, kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Padahal data KPU bilang mereka mendapatkan ribuan TPS memenangkan Prabowo dengan persentase 56% tadi malam," kata Pitra. 

Menurut Pitra, jika berdasarkan hasil pengumuman KPU Pusat nanti diputuskan pemenangnya adalah Prabowo-Sandi, maka yang bertanggungjawab atas penyebaran kebohongan publik adalah lembaga survei yang menampilkan quick count Jokowi-Amin menang.

"Memang nomor LP-nya belum ada tadi, tapi Alhamdulilah di dalam tadi laporan kami katanya akan ditindaklanjuti," kata Pitra saat ditanya nomor laporan ke polisi.[]