Bencana Huawei, Sanggupkah Bertahan?

HUAWEI tengah menghadapi pukulan telak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Produsen smartphone terbesar di dunia asal China itu dilarang menggunakan komponen penting yang diproduksi dari AS. Termasuk operating system (OS) Android. Negara-negara barat pun kini mulai 'memusuhi' Huawei dengan tidak lagi menjual smartphone tersebut. Bagaimana nasib Huawei usai dilarang memakai Android? Apakah OS yang akan mereka produksi bisa menyelamatkan nyawa Huawei?

Percaya Tak Percaya Quick Count Pilpres 2019

PIHAK yang kalah dalam hitung cepat alias quick count Pilpres 2019 tak percaya hasil perhitungan sejumlah lembaga survei yang hasilnya memenangkan calon presiden petahana, Joko Widodo. Padahal, ada fakta sejarah di Filipina, quick count justru menjadi alat kontrol ketika lembaga penyelenggara pemilu berlaku curang. Lantas, bagaimana sebenarnya lembaga survei mempertanggung jawabkan hasilnya? Apa faktor penentu akurat tidaknya quick count tersebut? 

Tak Terima Hasil Quick Count, Tim Prabowo-Sandi Laporkan 6 Lembaga Survei

TIM Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno melaporkan 6 lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden 2019. Ke-6 lembaga survei itu dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Keenam lembaga itu adalah LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politica, SMRC, Poltracking, dan Voxpol Institute.

Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Djamaluddin Koedoeboen di Kantor KPU RI mengatakan pelaporan dilakukan karena pihaknya menilai lembaga-lembaga itu tidak ilmiah dalam melakukan kegiatannya. 

"Fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda dengan hasil perhitungan," kata Djamaluddin Koedoeboen, Kamis, 18 April 2019.

Menurut Djamaluddin, sebaiknya lembaga survei menunggu hasil resmi KPU terkait hasil pemilu 2019. Sebab, masyarakat dianggap sedang bingung dengan hasil pemilu sesungguhnya.

Karena itu, BPN meminta KPU RI menghentikan semua tayangan soal hitung cepat hasil pemilu 2019 karena dianggap bisa merugikan Prabowo-Sandiaga atau Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami lihat dugaan desain sedang dimainkan sekarang. Ada semacam by order lah itu, dugaan kami itu. Tapi jangan sampai masyarakat dirugikan dengan berita bohong begitu. Bagaimana mungkin misal sampel 2.000 untuk mewakili 810.000 lebih TPS. Itu nggak bagus," katanya.

Lalu, mengapa pelaporan dilakukan ke KPU? 

"Karea penyelenggara pemilu adalah pemberi lisensi untuk mereka menggelar hitung cepat," kata Djamaludin. 

Dilaporkan ke Polisi 

Sementara itu, secara terpisah, keenam lembaga survei itu juga dilaporkan ke Bakreskrim Polri pada hari yang sama oleh Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Korupsi & Hoaks (KAMAKH).

Pitra menyebutkan alasan mengadukan keenam lembaga itu lantaran hampir seluruh lembaga survei hasilnya memenangkan Paslon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal, dia mengklaim ribuan TPS memenangkan Paslon Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi.

"Karena hasil survei ini jelas-jelas membingungkan masyarakat kita. Kalau kita berpatokan kepada quick count, kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Padahal data KPU bilang mereka mendapatkan ribuan TPS memenangkan Prabowo dengan persentase 56% tadi malam," kata Pitra. 

Menurut Pitra, jika berdasarkan hasil pengumuman KPU Pusat nanti diputuskan pemenangnya adalah Prabowo-Sandi, maka yang bertanggungjawab atas penyebaran kebohongan publik adalah lembaga survei yang menampilkan quick count Jokowi-Amin menang.

"Memang nomor LP-nya belum ada tadi, tapi Alhamdulilah di dalam tadi laporan kami katanya akan ditindaklanjuti," kata Pitra saat ditanya nomor laporan ke polisi.[]

Quick Count Pilpres 2019: Data Masuk 74 Persen, Jokowi 54,89 Persen, Ini Hasil Per Provinsi 

HASIL quick count atau hitung cepat pemilihan presiden 2019 oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan Joko Widodo masih memimpin perolehan suara saat suara masuk mencapai 74,3 persen, sekitar pukul 16.35 WIB. 

Secara keseluruhan, Jokowi unggul dengan perolehan 54,89 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 45,11 persen.  

Ada pun berdasarkan provinsi, Prabowo unggul di sebagian besar Sumatera kecuali Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulaun Riau dan Lampung yang dimenangkan Jokowi. Namun, secara persentase, untuk keseluruhan pulau Sumatera, Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan suara 56,84 persen, sedangkan Jokowi - Maruf mengantongi 43,16 persen. 

Keunggulan dominan Prabowo di Sumatera didapat dari Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Di Aceh, 83,7 persen pemilih memilih Prabowo. Sedangkan di Sumatera Berat 85,85 persen.

(Selengkpanya lihat tabel di bawah). 

Di Pulau Jawa, Prabowo unggul di Banten dan Jawa Barat. Ada pun di NTB, Prabowo unggul. 

Di Pulau Kalimantan, hampir semuanya dimenangkan Jokowi kecuali di Kalimantan Selatan.  

Di Sulawesi, Jokowi unggul di empat provinsi, dan Prabowo unggul di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.  Ada pun di Papua, dimenangkan Jokowi. 


Pada pemilu presiden 2014, SMRC juga melakukan quick qount. Hasilnya tak jauh beda dengan penghitungan KPU. Saat itu, hasil quick qount SMRC menyebut Jokowi - Jusuf Kalla 52,91 persen, dan Prabowo - Hatta Rajasa mendapat 47,09 persen suara. 

Sedangkan hasil penghitungan real count KPU, Jokowi memperoleh 53,15 persen suara, dan Prabowo - Hatta mendapat 46,85 persen.  

Analis politik SMRC Sirojudin Abbas mengatakan,  untuk exit poll, pihaknya mengambil 3.000 sampel responden yang ditanyakan pilihannya begitu keluar dari kotak suara. 

Sedangkan untuk quick qount, ada 6.000 sampel TPS yang dijadikan sampel. 

Sirojudin juga menegaskan survei yang dilakukan lembaganya tidak dibiayai oleh partai politik atau kandidat tertentu. 

“Kegiatan ini tidak dibiayai oleh partai politik atau oleh calon presiden atau calon wakil presiden manapun. Biaya bersumber dari kontribusi SMRC, LSI, dan sejumlah media patrner,” kata Sirojudin. 

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa lalu, 16 April 2019, memutuskan bahwa hasil quick count baru boleh diumumkan mulai pukul 15.00 WIB. Hal itu sesuai dengan UU Pemilu. Keputusan itu diambil lantaran ada kekhawatiran quick count dapat memengaruhi pemilih yang belum mencoblos.[]

Debat Ekonomi Jokowi dan Prabowo

Isu ekonomi menjadi bahasan dalam debat terakhir pasangan calon presiden 2019 yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jika Jokowi menekankan pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, Prabowo lebih memberi penekanan pada memproteksi ekonomi dari kepentingan asing. Manakah yang lebih realistis untuk dilaksanakan? 

Tambang Emas Liar Merajalela!

PENAMBANGAN emas liar seperti lingkaran tak berujung. Terus berlangsung dan makin marak, kendati peraturannya jelas melarang dan ada ancaman hukumannya, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidananya, tiga tahun penjara atau denda Rp 3 miiar. Namun peraturan itu seperti diabaikan saja. Apakah hukumannya yang terlalu ringan sehingga tak menimbulkan efek jera, atau aparatur dan penambang liar itu berkolaborasi sehingga hukum menjadi tumpul, meski ancaman kematian mengintai?

Sawit: Indonesia Lawan Uni Eropa!

Kebijakan Uni Eropa yang akan melarang Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebagai sumber energi nabati membuat pemerintah Indonesia meradang. Indonesia mengirimkan 10 poin protes. Menko Luhut ancam boikot indusri pesawat Eropa. Akankah berakhir seperti perang dagang China - Amerika?  


 

Astaga, Rommy!

Astaga! Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy diciduk KPK di Surabaya pada Jumat pagi, 15 Maret 2019. Pria yang akrab disapa Rommy itu terjaring Operasi Tangkap Tangan saat berada di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.  Sebelumnya, Rommy pernah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi. Kini, Rommy pun terciduk. 

Investasi Kurang, Presiden Berang!

Presiden Joko Widodo berang lantaran investasi yang masuk tak sesuai target. Meski sejumlah insentif terus dikucurkan untuk menggoda investor, nyatanya realiasi investasi tak terdongkrak. Bahkan, dengan Vietnam saja Indonesia kalah. Kepala BKPM Thomas Lembong pun merasa disentil. Di mana persoalannya?

Lagi, Boeing Dituding

Jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai Ethiopian Airlines dan Lion Air 5 bulan lalu telah memicu sorotan mempertanyakan faktor keamanan pesawat buatan perusahaan Amerika itu. China menjadi negara pertama yang melarang maskapainya mengoperasikan pesawat itu. Pakar penerbangan dunia meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh. Ada apa sebenarnya dengan Boeing 737 MAX 8?