Quick Count Pilpres 2019: Data Masuk 74 Persen, Jokowi 54,89 Persen, Ini Hasil Per Provinsi 

HASIL quick count atau hitung cepat pemilihan presiden 2019 oleh lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan Joko Widodo masih memimpin perolehan suara saat suara masuk mencapai 74,3 persen, sekitar pukul 16.35 WIB. 

Secara keseluruhan, Jokowi unggul dengan perolehan 54,89 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto memperoleh 45,11 persen.  

Ada pun berdasarkan provinsi, Prabowo unggul di sebagian besar Sumatera kecuali Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulaun Riau dan Lampung yang dimenangkan Jokowi. Namun, secara persentase, untuk keseluruhan pulau Sumatera, Prabowo-Sandi unggul dengan perolehan suara 56,84 persen, sedangkan Jokowi - Maruf mengantongi 43,16 persen. 

Keunggulan dominan Prabowo di Sumatera didapat dari Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Di Aceh, 83,7 persen pemilih memilih Prabowo. Sedangkan di Sumatera Berat 85,85 persen.

(Selengkpanya lihat tabel di bawah). 

Di Pulau Jawa, Prabowo unggul di Banten dan Jawa Barat. Ada pun di NTB, Prabowo unggul. 

Di Pulau Kalimantan, hampir semuanya dimenangkan Jokowi kecuali di Kalimantan Selatan.  

Di Sulawesi, Jokowi unggul di empat provinsi, dan Prabowo unggul di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.  Ada pun di Papua, dimenangkan Jokowi. 


Pada pemilu presiden 2014, SMRC juga melakukan quick qount. Hasilnya tak jauh beda dengan penghitungan KPU. Saat itu, hasil quick qount SMRC menyebut Jokowi - Jusuf Kalla 52,91 persen, dan Prabowo - Hatta Rajasa mendapat 47,09 persen suara. 

Sedangkan hasil penghitungan real count KPU, Jokowi memperoleh 53,15 persen suara, dan Prabowo - Hatta mendapat 46,85 persen.  

Analis politik SMRC Sirojudin Abbas mengatakan,  untuk exit poll, pihaknya mengambil 3.000 sampel responden yang ditanyakan pilihannya begitu keluar dari kotak suara. 

Sedangkan untuk quick qount, ada 6.000 sampel TPS yang dijadikan sampel. 

Sirojudin juga menegaskan survei yang dilakukan lembaganya tidak dibiayai oleh partai politik atau kandidat tertentu. 

“Kegiatan ini tidak dibiayai oleh partai politik atau oleh calon presiden atau calon wakil presiden manapun. Biaya bersumber dari kontribusi SMRC, LSI, dan sejumlah media patrner,” kata Sirojudin. 

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa lalu, 16 April 2019, memutuskan bahwa hasil quick count baru boleh diumumkan mulai pukul 15.00 WIB. Hal itu sesuai dengan UU Pemilu. Keputusan itu diambil lantaran ada kekhawatiran quick count dapat memengaruhi pemilih yang belum mencoblos.[]

Debat Ekonomi Jokowi dan Prabowo

Isu ekonomi menjadi bahasan dalam debat terakhir pasangan calon presiden 2019 yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Jika Jokowi menekankan pada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, Prabowo lebih memberi penekanan pada memproteksi ekonomi dari kepentingan asing. Manakah yang lebih realistis untuk dilaksanakan? 

Tambang Emas Liar Merajalela!

PENAMBANGAN emas liar seperti lingkaran tak berujung. Terus berlangsung dan makin marak, kendati peraturannya jelas melarang dan ada ancaman hukumannya, yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ancaman pidananya, tiga tahun penjara atau denda Rp 3 miiar. Namun peraturan itu seperti diabaikan saja. Apakah hukumannya yang terlalu ringan sehingga tak menimbulkan efek jera, atau aparatur dan penambang liar itu berkolaborasi sehingga hukum menjadi tumpul, meski ancaman kematian mengintai?

Sawit: Indonesia Lawan Uni Eropa!

Kebijakan Uni Eropa yang akan melarang Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebagai sumber energi nabati membuat pemerintah Indonesia meradang. Indonesia mengirimkan 10 poin protes. Menko Luhut ancam boikot indusri pesawat Eropa. Akankah berakhir seperti perang dagang China - Amerika?  


 

Astaga, Rommy!

Astaga! Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy diciduk KPK di Surabaya pada Jumat pagi, 15 Maret 2019. Pria yang akrab disapa Rommy itu terjaring Operasi Tangkap Tangan saat berada di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.  Sebelumnya, Rommy pernah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi. Kini, Rommy pun terciduk. 

Investasi Kurang, Presiden Berang!

Presiden Joko Widodo berang lantaran investasi yang masuk tak sesuai target. Meski sejumlah insentif terus dikucurkan untuk menggoda investor, nyatanya realiasi investasi tak terdongkrak. Bahkan, dengan Vietnam saja Indonesia kalah. Kepala BKPM Thomas Lembong pun merasa disentil. Di mana persoalannya?

Lagi, Boeing Dituding

Jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai Ethiopian Airlines dan Lion Air 5 bulan lalu telah memicu sorotan mempertanyakan faktor keamanan pesawat buatan perusahaan Amerika itu. China menjadi negara pertama yang melarang maskapainya mengoperasikan pesawat itu. Pakar penerbangan dunia meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh. Ada apa sebenarnya dengan Boeing 737 MAX 8?

Babak Baru Batubara

Tiga Badan Usaha Milik Negara berkolaborasi untuk masuk ke industri hilirisasi batubara. Jika selama ini batubara dijual mentah-mentah ke luar negeri, atau dibakar habis untuk perapian, hilirisasi akan mengubah batubara menjadi gas, bahan pupuk, dan bahan baku plastik. Sejauh mana negara  diuntungkan?

Petaka Berulang di Lubang Tambang

Pertambangan emas ilegal di Sulawesi Utara memakan korban jiwa. Ini bukan kejadian pertama kali. Di sejumlah tempat lain, kasus serupa juga pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Mengapa maut terus berulang di lubang tambang? 

Kisruh Marunda: Memalukan!

Pengambangan pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, dibikin jadi masalah. Investor pontang-panting menyelamatkan investasinya Rp3,4 triliun. Juinver Girsang menyebut kasus ini memalukan dan menyedihkan, mengapa? "Kami meminta perhatian serius dari pemerintah agar bisa mencermati masalah ini. Bapak presiden harus bisa memahami keluhan ini."