Enjoy Banjir Jakarta!

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali dihadang ujian banjir. Dalam setahun ini saja, Jakarta telah dikepung banjir sebanyak tiga kali. Anies dituding kurang sigap dalam mengantisipasi banjir di tengah tingginya intensitas hujan dalam dua bulan terakhir.

 

Di sisi lain, Anies merasa sudah berbuat maksimal menanggulangi banjir serta menangani penduduk terdampak. Anies menolak tudingan yang menyebut kinerjanya kurang becus. Apapun ceritanya, Jakarta sejak dulu memang rawan banjir. Siapapun gubernurnya.

 

Enjoy, banjir Jakarta!

Investasi Terhambat, Bahlil Bertindak

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak hanya mengeluhkan banyaknya investasi mangkrak di Tanah Air. Lebih dari itu, Bahlil langsung bertindak walau terpaksa harus menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi. Sejak dilantik sebagai Bos BKPM pada Oktober 2019 lalu, kinerja Bahlil terbilang kinclong.

 

Oleh Bahlil, aksinya membereskan sejumlah hambatan investasi terutama terkait pembebasan lahan tidak terlepas dari masa lalunya yang pernah berkecimpung di dunia yang sama. Bahlil tahu betul seluk-beluk ‘permainan’ di lapangan. Jika ternyata upayanya menemui jalan buntu, jurus andalan Bahlil hanya satu: mencatut nama Jokowi.

 

Menariknya, aksi mencatut nama Presiden ini telah direstui Jokowi sendiri. Jika untuk kepentingan investasi dengan gelontoran duit triliunan rupiah, Presiden mengaku tidak ada masalah walaupun namanya harus dicatut. Inilah episode yang dipersembahkan Bahlil untuk mengurai macetnya investasi selama ini. Investasi terhambat, Bahlil bertindak.

Menebar Gaduh, Melupakan Tugas Membumikan Pancasila

Pernyataan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama langsung menjadi polemik. Kontroversi yang hanya akan memicu kegaduhan di masyarakat.

 

Yudian yang juga Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercatat sudah tiga kali membuat gaduh dengan pernyataannya di media massa. Pertama, melarang mahasiswi memakai cadar dengan alasan demi menjaga ideologi Pancasila. Kedua, meloloskan disertasi yang menuai kontroversi karena menyebut ajaran Islam menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan.

 

Kontroversi terbaru adalah pernyataannya di media massa bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. 
 

 

Misteri Hilangnya Kapal Kargo Nur Allya

Kapal MV Nur Allya dilaporkan hilang di perairan Halhamera sejak 23 Agustus 2019 lalu. Kapal berangkat dari pelabuhan muat PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) di Perairan Sagea, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 21 Agustus 2019 dengan tujuan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dengan kecepatan rata-rata 10 Knots, waktu tempuh Sagea ke Morosi adalah kurang lebih 3 hari, atau diperkirakan tiba di Morosi pada Jumat, 23 Agustus 2019 pada pukul 11.15 WIT. Namun kapal dengan panjang 190 meter dan lebar 32 meter ini tidak pernah tiba di Morosi. Apa yang terjadi sebenarnya?

Korindo Group dan Kisah Tanah Sengketa di Pulau Bintan

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Natuna, Tanjungpinang, dan Bintan kembali menjadi pusat perhatian setelah daerah ini ditetapkan pemerintah sebagai lokasi isolasi WNI yang dipulangkan dari Tiongkok usai merebaknya virus corona. Belum lama ini, wilayah Kepri juga mencuri perhatian menyusul aksi nakal Tiongkok yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna.

Selain Natuna dan Corona, sebelumnya masih ada kisah yang tak kalah menarik dari wilayah Kepri. Yakni terkait sengketa pembelian tanah yang melibatkan perusahaan skala nasional Korindo Group dengan karyawannya sendiri. Bila dirunut ke belakang, peristiwa hukum yang panjang dan melelahkan ini sempat juga ramai diberitakan terutama oleh media massa lokal.

Adalah Mustakim (Kim Mun Tae) dan dokter Limaran Dwi Hartadi (dr Dwi) yang sempat mendekam di penjara meski pada akhirnya dinyatakan bebas demi hukum. Namun perjuangan hukum Mustakim dan dr Dwi yang harus berhadapan dengan Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho tentu tak mudah. Penuh liku dan membutuhkan waktu lama.

Puncaknya, Mustakim yang semula berkewarganegaraan Korea Selatan dan kini menjadi WNI dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang terkait jual-beli tanah seluas 108 hektar senilai Rp 29 miliar yang berada di Pulau Bintan.

Dalam putusannya tertanggal Kamis 17 Oktober 2019, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Mustakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. 

Adapun dr Dwi sudah lebih dulu memperoleh putusan bebas dari MA pada 31 Mei 2016 atas tuduhan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan jabatan yang dilaporkan Kim Jong Nam (pihak Korindo Group). 

Dengan kata lain, Mustakim dan dr Dwi telah memperoleh status hukum yang berkekuatan tetap (inkracht).

Merasa diperlakukan tidak adil, Mustakim maupun dr Dwi dalam perjalanan kasusnya juga ikut melaporkan balik Seung Eun Ho selaku Chairman Korindo Group. Laporan pertama dibuat pada 7 November 2013 di Bareskrim Polri tentang dugaan penggelapan dan penipuan. Namun laporan ini dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti.

Laporan kedua kembali dibuat di Bareskrim Polri pada 11 September 2015 tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Saat ini, laporan tersebut masih proses penyidikan. Kedua laporan ini dibuat Mustakim berkaitan dengan sertifikat-sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada Seung Eun Ho.

Sementara laporan ketiga dibuat pada 14 Januari 2016 oleh dr Dwi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengaduan palsu yang dilakukan oleh Kim Jong Man (pihak Korindo Group). Laporan polisi tersebut kemudian dilimpahkan Mabes Polri ke Polres Bintan, Kepulauan Riau.

Kronologis Kasus Pembelian Tanah Korindo Group

  • 8 Juni 2007, Mustakim (Kim Mun Tae) yang menjabat sebagai eksekutif direktur di PT Korindo Group, mengajukan konsep pengumpulan dana untuk memfasilitasi karyawan dan anggota dewan direksi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menjamin kehidupan di masa depan ketika tidak lagi bekerja di Korindo Group.
  • Konsep tersebut berupa pengumpulan dana dari partisipan yakni karyawan dan direksi Korindo. Dana terkumpul tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli tanah di Pulau Bintan. Nantinya, keuntungan atas tanah tersebut akan dibagikan sesuai dengan rasio jumlah kepemilikan dari modal yang disertakan partisipan.
  • Pembelian tanah di Pulau Bintan tersebut dilakukan oleh Mustakim dengan mengajukan pinjaman ke Korindo Group dengan jaminan menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dibeli sesuai dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 29 miliar.
  • Peminjaman dana yang dilakukan Mustakim kepada Korindo Group untuk pembelian tanah tersebut, oleh Mustakim diminta untuk ditransfer langsung ke rekening milik dr Limaran Dwi Hartadi (dr Dwi) yang merupakan dokter di Korindo Group yang berada di Pulau Bintan. Dr Dwi dijadikan sebagai perantara pembelian tanah seluas 108 hektar dan mengurus surat-surat yang berkaitan hingga menjadi sertifikat. Kemudian, seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut diserahkan dr Dwi kepada Mustakim.
  • Dengan itikad baik, pada 13 Mei 2009 dan 15 Mei 2009, Mustakim telah menyerahkan kepada Seung Eun Ho (Chairman Korindo Group), berupa sertifikat-sertifikat tanah yang berada di Pulau Bintan tersebut dengan atas nama Mustakim dan pihak-pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat, termasuk dan tidak terkecuali seluruh akta kuasa menjual, mengalihkan, menyerahkan dan/atau melepaskan hak kepada Mustakim yang telah dibuat di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang atas tanah.
  • Hingga saat ini sertifikat-sertifikat tanah dan kuasa jual tersebut masih berada di pihak Korindo Group sebagai jaminan utang yang dilakukan Mustakim sebesar Rp 29 miliar yang belum terbayar.

Indonesia Was-was dalam Kepungan Virus Corona 

Presiden Joko Widodo menyatakan sikap waspada dan siaga menghadapi persebaran virus corona dari Wuhan, China. Pasalnya, sejumlah negara di Asia Tenggara telah mengkonfirmasi masuknya virus tersebut.

Sikap waspada itu diterjemahkan Kementerian Luar Negeri RI dengan mengeluarkan travel advice atau imbauan perjalanan bagi WNI yang hendak bepergian ke China demi mengantisipasi terpapar virus corona. Pihak Kemlu masih sebatas mengeluarkan imbauan, belum ke tahap larangan kunjungan (travel banned)

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan belum ada warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Namun terduga terjangkit virus diakui dirawat di beberapa rumah sakit. Apapun hasil pemeriksaan akan dikemukakan apa adanya.

Data terakhir dari otoritas China mengumumkan peningkatan total kematian akibat virus corona, dari sebelumnya berjumlah 106 orang meningkat menjadi 132 orang.  Sementara, ada 6.056 kasus yang dikonfirmasi di seluruh China. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang tajam. Hingga Rabu (29/1/2020) siang, tercatat sudah 17 negara yang mengonfirmasi terinfeksi virus corona ini. 

Mencari Anggota Kompolnas Pemberani

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia diharapkan mampu menjaga marwah Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Untuk itu, anggota Kompolnas juga diharapkan memiliki integritas, kemampuan, serta keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Korps Bhayangkara. Panitia Seleksi Pansel yang telah dibentuk Presiden Jokowi kini bertugas mencari sosok yang tepat.

Tekad Jokowi Menggigit Mafia Migas

Kesabaran Presiden Jokowi sudah habis. Ia kemudian memastikan akan 'menggigit' mafia migas. Tekad bulat itu dimulai dengan masuknya Ahok ke Pertamina. Ahok ditugasi membenahi sektor migas khususnya terkait impor minyak dan BBM. Sementara dari sisi penegakan hukum, Jokowi berharap lembaga hukum khususnya KPK menunjukkan taringnya. Mampukah Jokowi memberantas mafia migas?

Reformasi BUMN Gaya Menteri Erick

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tengah berbenah. Sejumlah perombakan dilakukan Menteri Erick Thohir. Perombakan tak hanya dilakukan di tingkat direksi atau komisaris, tetapi juga penertiban sejumlah BUMN yang dinilai sudah melenceng dari tujuannya.

Gurihnya Bisnis Buzzer Politik

Buzzer politik terus berkembang. Kegiatan mereka tak berhenti meski pesta politik telah usai. Bahkan, mereka masih saling serang demi nama baik panutannya. Puluhan juta rupiah mereka raup tiap mempromosikan panutannya. Perlu ada penertiban buzzer dari pihak-pihak terlibat.