Nama Menteri Enggar muncul seusai KPK meringkus Bowo Sidik dan menetapkannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam persidangan terdakwa Bowo Sidik Pangarso, sesuai dengan permintaan politikus Golkar itu. 

"Jaksa penuntut umum (JPU) telah menyampaikan di persidangan dan akan memanggil yang bersangkutan sebagai saksi begitu ada penetapan dari hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Kamis, (3/10).

Bowo ingin membuktikan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaannya. 

"Yang Mulia, saya minta dalam forum persidangan ini untuk bisa menghadirkan saudara Enggar karena di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saya, saya sebutkan Enggar dan juga Jessica Pak, supaya saya bisa membuktikan kebenaran apa yang ada di BAP saya," kata Bowo di dalam persidangan seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/10).  

Nama Menteri Enggar muncul seusai KPK meringkus Bowo Sidik dan menetapkannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Kepada penyidik, Bowo mengaku menerima uang dari berbagai sumber, antara lain dari Menteri Perdagangan dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir.

Enggar diduga memberi Bowo Sidik uang sebesar Rp 2 miliar agar ia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017. 

3 Kali Mangkir 
Sebelumnya, Enggartiasto sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Politisi Partai Nasdem itu selalu berkelit memenuhi panggilan menjadi saksi dalam kasus suap Bowo Sidik Pangarso. Sepertinya, itikad baik masih belum cukup untuk menghadirkan Enggartiasto dalam pemeriksaan.

Tidak hanya itu, KPK juga telah menggeladah ruang kerja Menteri Perdagangan. Begitu pula juga kediaman Mendag di Jl Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan menjadi sasaran penggeledahan. 

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, penggeledahan tersebut adalah bagian dari proses penyidikan tindak pidana korupsi, yakni dugaan gratifikasi (suap). Dugaan suap itu berhubungan dengan jabatan, yang sejauh ini telah menjadikan anggota komisi VI DPR-RI, Bowo Sidik Pangarso (BSP) sebagai tersangka.