KCN telah mengetahui kasasi yang diajukannya telah dikabulkan MA, namun seperti apa isi lengkap salinan putusan resmi MA itu belum bisa diketahui

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi yang diajukan oleh PT. Karya Citra Nusantara (KCN) terkait pembangunan Pelabuhan Marunda. Pengumuman dikabulkannya kasasi PT KCN itu dimuat pada laman sistem informasi perkara MA pada 10 September 2019.

Namun, hingga hari ini, Rabu, 9 Oktober 2019, salinan resmi putusan itu belum diterima oleh para pihak.

Pengamat Kebijakan Publik, Azas Tigor Nainggolan mengatakan, MA harusnya bisa secepatnya mengirimkan salinan putusan resmi ke pengadilan pengaju yang selanjutnya oleh pengadilan pengaju akan dikirimkan ke para pihak yang bersengketa. Karena, menurut dia, prinsip hukum Indonesia adalah cepat dan sederhana.

"Jadi proses hukum harus memenuhi prinsip cepat dan sederhana," kata Tigor di Jakarta, Rabu (9/10/2019).
"Sehingga para pihak ini bisa punya kepastian hukum," tambahnya.

Meski saat ini, lanjut dia,KCN telah mengetahui kasasi yang diajukannya telah dikabulkan MA, namun seperti apa isi lengkap salinan putusan resmi MA itu belum bisa diketahui. "Supaya tahu kepastian isi putusannya itu  seperti apa kan itu ada di amar putusan resminya," ujarnya.

Menurut Tigor yang juga advokat publik ini  jika memang ada penyusunan dan koreksi terhadap putusan itu, MA bisa melakukannya dalam singkat. "Jika memang ada koreksi itu tidak boleh lama-lama,harus cepat," ujarnya.

Sehingga, dengan adanya salinan putusan resmi dari MA, para pihak bisa mendapatkan kepastian hukum dan mengambil langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menjelaskan jika salinan resmi putusan perkara yang tangani oleh MA telah dimuat pada laman sistem informasi perkara MA, maka salinan resminya akan segera dikirim ke pengadilan pengaju untuk diteruskan ke para pihak.

Jika salinan resmi belum dikirim ke pengadilan pengaju, maka sedang dilakukan penyusunan dan koreksi (minutasi) oleh hakim agung dan waktu untuk penyusunan dan koreksi. "Tergantung perkaranya, jumlah halamannya, kesempatan hakimnya," sebut Abdullah.