Polemik ini dimulai saat BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Rizal Djalil, akhirnya buka suara soal dirinya disebut berpolemik dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Polemik ini dimulai saat BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI tahun 2013-2016.

Ahok tidak terima dengan opini WDP yang diberikan BPK selama 4 tahun berturut-turut itu. Dia pun menantang para pejabat BPK untuk buka-bukaan harta kekayaan. Rizal Djalil termasuk di antara anggota BPK.

Namun, isu tersebut langsung ditepis Rizal. Ia menegaskan sama sekali tak pernah berpolemik dengan eks Bupati Belitung Timur itu.

"Saya tidak pernah berpolemik dengan excellency Mr A (Ahok) atau BTP (Basuki Tjahaja Purnama)," kata Rizal usai diperiksa di KPK, Jakarta, Rabu (9/10).

Ia berharap pernyataannya itu bisa meluruskan sejumlah isu miring terkait ia dan Ahok.

"Saya tidak pernah berpolemik dengan beliau, saya mau hormati beliau sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta, ini supaya clear. Saya menghormati beliau sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta," tutup Rizal.

Rizal Djalil diperiksa KPK sebagai tersangka suap proyek SPAM di PUPR. Dia diduga menerima suap sebesar Sin$100 ribu dari Leonardo yang merupakan Komisaris PT Minarta Dutahutama.

Suap itu diduga agar perusahaan Leonardo dibantu Rizal mendapatkan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan anggaran Rp 79,27 miliar.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat 4 pejabat Kementerian PUPR.