Pesan yang ingin disampaikan justru adalah bahwa BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit yang berhubungan dengan kesehatan jiwa

BPJS Kesehatan buka suara soal unggahan Joker di akun Facebook mereka. Mereka menegaskan, sama sekali tidak berniat mendiskreditkan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau bahkan menyamakannya sebagai pelaku kriminal.

Hal itu ditegaskan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf. Dia pun meminta maaf atas unggahan tersebut.

“Pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian para komunitas kesehatan jiwa terhadap informasi yang telah disampaikan oleh BPJS Kesehatan melalui konten media sosial. Terkait unggahan konten Joker di akun media sosial BPJS Kesehatan, kami mohon maaf apabila konten tersebut dianggap menyinggung bagi sebagian orang,” ujar Iqbal, dalam keterangan yang diterima bizlaw.id, Kamis (10/10).

Iqbal pun menegaskan, pesan yang ingin disampaikan justru adalah bahwa BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit yang berhubungan dengan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Harapannya melalui pesan tersebut, masyarakat paham dan tidak ragu lagi dalam mengakses layanan kesehatan jiwa dengan menggunakan JKN-KIS. Pesan tersebut dikemas dengan mengikuti tren film Joker saat ini yang ramai digunakan sebagai konten di berbagai media sosial pribadi, instansi, bahkan influencer media sosial lainnya,” ujarnya.

Dalam hal memberikan jaminan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan tidak pernah mendiskriminasikan perlakuan terhadap setiap peserta JKN-KIS. Semua peserta JKN-KIS dengan kondisi apapun berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan mengacu pada prosedur yang berlaku.

Sebagai informasi, pada tahun 2018 BPJS Kesehatan telah menjamin sekitar 3 juta kasus gangguan jiwa dengan total biaya mencapai 1,2 triliun rupiah.

“Mudah-mudahan informasi ini dapat meluruskan pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat. Mari kita peduli dengan kesehatan jiwa dan ciptakan lingkungan yang positif. Jika ada peserta JKN-KIS yang mengalami gejala yang mengarah ke gangguan kejiwaan, silakan segera menghubungi fasilitas kesehatan dan memanfaatkan jaminan layanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,” kata Iqbal.