Sanksi itu nantinya tidak hanya akan diberikan kepada penunggak iuran. Tapi juga akan diatur bagi masyarakat yang belum mendaftar

Instruksi Presiden alias Inpres yang mengatur sanksi untuk penunggak iuran BPJS Kesehatan tengah disusun. Sanksi yang akan diberikan adalah tidak bisa mengakses pelayanan publik.

Sanksi itu nantinya tidak hanya akan diberikan kepada penunggak iuran. Tapi juga akan diatur bagi masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Hal tersebut diakui Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf. Menurutnya, sanksi bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan masih digodok dalam Inpres.

"Rencana memang ada, Inpres untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri," kata Iqbal kepada bizlaw.id.

Baca Juga:  Sanksi Tunggak BPJS Kesehatan: Tidak Bisa Bikin SIM, STNK, IMB, Hingga Paspor 

Selain itu juga ada Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang mengatur soal masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan akan dikenai sanksi. Berdasarkan pasal 17 Perpres itu, semestinya kewajiban masyarakat maupun pekerja badan usaha untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan harus dipenuhi paling lambat 1 Januari 2019. Namun hal itu hingga kini belum dilaksanakan.

Saat disinggung mengenai sanksi yang diterapkan, menurut dia, telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Baca Juga:  Rapat 150 Kali, Ini Besaran Terbaru Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

“Ada di PP Nomor 86 Tahun 2013 sanksinya, ada pekerja penerima upah swasta, peserta bukan penerima upah atau mandiri,” tegas Iqbal.

Menilik pasal 9 PP Nomor 86 Tahun 2013 tersebut, sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan ialah tidak dapat mengurus IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor, atau STNK.