Hingga kini ada 3.200 kader JKN yang bergerak sejak akhir tahun 2017.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menolak istilah debt collector yang disematkan kepada kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka adalah juru tagih yang bergerak dengan regulasi yang jelas.

Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, sebutan debt collector sangat tidak patut. 

"Kita tidak setuju dengan bahasa debt collector karena itu sangat mengganggu," ujar Iqbal di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, (11/10).

Terlebih, kata Anas, program JKN adalah program negara. "Jadi pasti ketika kita bergerak untuk menagih adalah dalam koridor regulasi. Pasti ada advokasi dan edukasi sambil mengimbau orang untuk membayar secara rutin," jelasnya.

Menurutnya, kader JKN tidak sekadar menagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan, namun juga menampung keluhan dari nasabah asuransi dan menjaring peserta baru yang belum terdaftar dengan asuransi plat merah tersebut. "Sehingga, bisa menjadi masukan untuk perbaikan layanan," ujar Iqbal.

Iqbal menyebutkan hingga kini ada 3.200 kader JKN yang bergerak sejak akhir tahun 2017. Mereka adalah orang-orang yang cenderung lebih dikenal di sekitar lingkungannya.

Jadi, mereka akan lebih mudah bergaul, menyampaikan program dari BPJS Kesehatan, dan juga menagih serta mengingatkan para peserta BPJS Kesehatan untuk senantiasa melunasi kewajibannya membayar iuran. 

"Mereka akan menyampaikan program bahwa siapa yang ingin mendaftar, silahkan mendaftar, dan ingin membayar silahkan membayar, dari pada jauh-jauh ke bank," ujarnya.

Iqbal juga memastikan, bahwa tidak proses pemaksaan dalam mengumpulkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dari rumah-ke-rumah. "Jadi kalau mereka tidak bisa membayar ya engga bisa memaksa. Kita hanya sambil mengingatkan atas kewajibannya."

Ribuan juru tagih BPJS Kesehatan ini yang belakangan mendapat sorotan warganet. Tak sedikit yang menilai BPJS berubah menjadi perusahaan kredit kendaraan bermotor atau leasing.