Revisi UU KPK telah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna pada 17 September 2019

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi versi revisi resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/2019). Meski UU itu belum diteken Presiden Joko Widodo, namun berdasarkan aturan, UU akan berlaku 30 hari sejak disahkan DPR.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan ucapan selamat atas berlakunya UU yang dianggap dapat melemahkan KPK tersebut. "Selamat datang Undang-undang baru," kata Saut di Jakarta, Rabu (16/10).

Saut tidak membahas lebih lanjut terkait dengan ucapannya itu dalam konteks UU KPK. Sebab, Saut menyampaikan ucapan selamat sesaat sebelum meninggalkan ruangan konpers dan beberapa menit menjelang sebelum UU itu berlaku.

Revisi UU KPK telah disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna pada 17 September 2019. Sesuai peraturan perundangan-undangan, revisi UU KPK itu akan otomatis berlaku dalam jangka waktu 30 hari sejak disahkan.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, revisi UU KPK akan berlaku meskipun Presiden Joko Widodo tidak menandatangani revisi UU tersebut.

"Revisi UU KPK sesuai peraturan perundangan, meskipun misalkan presiden itu tidak menandatangani, itu kan akan otomatis berlaku," kata Agus dalam sesi tanya jawab soal UU KPK, Rabu (16/10).

Agus mengatakan pihaknya telah mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi apabila UU itu telah berlaku di KPK. Salah satu yang disoroti ialah soal sumber daya manusia (SDM) di KPK yang turut diatur dalam UU KPK yang baru tersebut.

"Kami tadi siang sudah melakukan pertemuan dengan struktural di KPK. Meski kita sudah banyak pertemuan, mengantisipasi hal-hal yang akan dihadapi KPK yang sangat krusial menyangkut banyak pihak, banyak orang terutama SDM itu yang kemudian jika bicarakan sudah jauh-jauh hari," jelas Agus.

Menurut Agus, untuk mengantisipasi kesalahan dalam realisasi UU KPK yang baru tersebut, pihaknya akan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

"Kita mau undang Dirjen peraturan perundangan untuk mengetahui itu," ujarnya.