Wacana Ahok jadi anggota Dewan Pengawas KPK muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik

Presiden Joko Widodo tengah menyusun nama-nama yang akan masuk dalam Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Orang nomor satu di Indonesia itu akan menunjuk langsung nama-nama yang akan mengisi jabatan tersebut.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," kata Presiden Jokowi, Jumat (1/11).

Jokowi mengaku saat ini ia sudah mendapat masukan-masukan terkait sosok yang akan ia pilih untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK. Pelantikan dewan pengawas nantinya akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang sudah terpilih.

"Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," kata Jokowi.

Nama Basuki Tjahaja Purnama alias BTP atau Ahok pun kini mencuat dan diusulkan masuk dalam dewan pengawas KPK. Muncul suara-suara dukungan di media sosial untuk mencalonkan bekas Gubernur DKI Jakarta itu.

Wacana ini muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik. Setidaknya akun twitter Rudi Valinka@kurawa mensosialisasikan wacana itu.

Di twitter-nya, dia menulis "Kalo kalian setuju Ahok @basuki_btp  kita ajukan menjadi salah satu calon anggota Dewan Pengawas KPK RI maka silahkan Rituit Tantangan 10.000 rituit bisa tercapai gak ? Supaya twit ini sampai ke tangan pak@jokowi".

Bisakah Ahok jadi Anggota Dewan Pengawas KPK?

Berdasarkan Pasal 37D UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan ada 12 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Syaratnya yakni:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehatjasmani dan rohani;
d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
e. berkelakuan baik;
f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
h. berpendidikan paling rendah S1
i. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
1. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Baca revisi UU KPK di tautan ini.

Bagaimana peluang Ahok?

Dari aturan di UU tersebut, Ahok bisa tersandung dalam dua syarat. Yakni persoalan pernah dipidana dan terkait dalam partai politik.

Seperti diketahui Ahok pernah tersandung kasus penodaan agama. Pengadilan memvonis Ahok selama dua tahun penjara.

Jadi, meski vonis hanya 2 tahun, dia bisa saja tidak bisa jadi anggota Dewan Pengawas selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Pengadilan menyatakan Ahok terbukti melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. Isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Selain itu, Ahok juga terganjal aturan Dewan Pengawas tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Diberitakan sebelumnya, Ahok sudah bergabung dengan PDIP sejak 26 Januari 2019. Lalu apa jabatan Ahok setelah resmi bergabung dengan PDIP?

"Saya hanya sebagai anggota. Saya cuma punya KTA saja," kata Ahok di Denpasar, Bali, Jumat (8/2/2019).

"Saya tidak mengambil jabatan di partai karena saya cukup sibuk," ujar Ahok.

Dia mengatakan, ingin berbagi pengalaman politik kepada siapapun. Harapannya, ilmu yang dimilikinya bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. "Saya ingin menyebarkan ilmu yang saya dapat supaya bisa bermanfaat," kata Ahok.