Presiden pun mendorong agar notaris memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar isi tas para notaris agar bukan hanya berisi pulpen dan cap, tapi juga "laptop" dan "tablet".

"Dulu tas notaris isinya pulpen, cap, meterai, sekarang seharusnya isinya 'laptop', 'tablet' yang terkoneksi internet, sehingga kalau klien butuh apa-apa bisa cepat diurus secara 'online'. Ini harus segera dimulai," kata Presiden Jokowi, di Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Kongres ke-29 Notaris Dunia tahun 2019 yang dihadiri oleh sekitar 1.500 orang peserta dari berbagai negara.

"Saya paham teknologi berubah cepat, tapi kalau notaris juga tidak berubah maka notaris akan tertinggal dan ditinggalkan klien-klien kita," ujar Presiden.

Presiden pun mendorong agar notaris memanfaatkan kecanggihan teknologi.

"Hal ini harus didukung dengan ekosistem yang baik meski memang regulasi sering ketinggalan. Misalnya kehadiran fisik bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, bisa dengan 'video call', tanda tangan elektronik tanpa kehilangan bukti elektroniknya, layanan kenotariatan harus adaptif dengan teknologi," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa saat ini "artificial intelligence" (kecerdasan buatan) maupun "internet of things" sudah membawa warna lain kepada dunia.

"Semua negara terkena dampak dari era disrupsi, era disrupsi memberikan tantangan-tantangan baru dan besar, dimana pemerintah, pelaku bisnis dan kalangan notaris harus mengubah proses pemerintahan dan bisnis serta budaya kerja perusahaan di semua sektor," ujar Presiden.

Seluruh pihak di era disrupsi menurut Presiden Jokowi, harus dapat bergerak lebih lincah dan cepat.

"Yang cepat akan mengalahkan yang lambat, yang cepat berdaptasi terhadap teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi. Birokrasi dari manual menjadi digital, dari yang berlama-lama jadi cara yang cepat, 'shortcut' untuk mengubah cara birokrasi yang rutinitas, monoton, menggunakan inovasi teknologi," kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku selama 4 tahun terakhir sudah berusaha untuk mengubah proses perizinan menggunakan sistem elektronik, sehingga pengurusan izin hanya memakan waktu beberapa jam dari yang tadinya berbulan-bulan.

"Pengurusan administrasi dan hukum di Kementerian Hukum dan HAM menggunakan teknologi mengurangi tumpukan dokumen, proses legalisasi dari 3 hari menjadi 3 jam dan keseluruhan proses perseroan terbatas hanya memakan waktu 7 menit. Ini juga mau saya cek bener nggak 7 menit," kata Presiden Jokowi pula.