Teriak-teriak soal penegakkan HAM tetapi menafikkan hak hidup terpidana.

Pertimbangan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada Annas Maamun dalam rangka kemanusiaan harus dilihat secara komprehensif. Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap HAM lantaran terpidana juga memiliki hak hidup.

Pembelaan terhadap keluarnya grasi kepada koruptor itu dikemukakan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono.

Justru, Dini menilai aneh pihak yang teriak-teriak soal penegakkan HAM tetapi menafikkan hak hidup terpidana.

"Ironis pada saat kita berteriak penegakkan HAM namun di saat yang bersamaan kita mengharapkan terpidana tersiksa sampai mati di penjara," kata Dini melalui pesan singkat, Jumat (29/11/2019).

Ia mengatakan, masyarakat juga harus melihat sistem pemidanaan secara utuh.

Menurut dia, sistem pemidanaan juga harus bisa merehabilitasi terpidana di samping memberikan efek jera.

Karenanya, pemberian grasi kepada Annas Maamun menurutnya telah memenuhi dua hal tersebut.

Ia menilai, sepanjang terpidana sudah direhabilitasi dan ada alasan kesehatan yang mengancam nyawa, ia berhak mendapatkan grasi.

"Harus diperhatikan juga tujuan dari pemidanaan. Banyak orang tanpa sadar mengkaitkan pemidanaan dengan penyiksaan. Harus tersiksa. Kalau tidak tersiksa artinya belum dihukum," papar Dini dikutip Kompas

"Padahal selain memberikan efek jera, pemidanaan juga harus memiliki fungsi rehabilitatif. Orang masuk penjara harusnya keluar menjadi orang yang lebih baik. Bukan sebaliknya," kata dia lagi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut grasi itu diberikan atas pertimbangan kemanusiaan.