Pelabelan Batak Mandailing menimbulkan persepsi Mandailing merupakan sub-etnis Batak.

Kampanye 'Mandailing Bukan Batak' kembali menggema di Sumatera Utara (Sumut). Kampanye penolakan sebagai bagian dari suku Batak ini disuarakan sejumlah elemen masyarakat Mandailing menyusul penyebutan Batak Mandailing dalam materi sensus penduduk online (SPO) 2020.

Karena itu, elemen masyarakat Mandailing meminta pihak BPS (Badan Pusat Statistik) selaku penyelenggara SPO 2020 merevisi materi sensus dan menjadikan “Mandailing” berdiri sendiri tanpa diawali penyebutan “Batak”.

Sebagai tindak lanjut protes tersebut, beberapa elemen masyarakat Mandailing, Senin malam (10/2-2020), mengadakan silaturahmi dan konsolidasi di Restoran Wong Solo, Jl. Gajah Mada, Medan.

Hadir antara lain, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, H. Syahrir Nasution (Hikma Sumut), Ahmad Radja Nasution (Ikanas sumut), sejumlah akademis, dan aktivis mahasiswa.

Pada pertemuan itu disepakati gaung Mandailing bukan bagian dari sub-etnis Batak akan terus dikumandangkan. Selain itu, akan dilakukan beberapa upaya melalui BPS agar materi SPO 2020 bisa diubah.

Hal itu antara lain dilakukan dengan menyerahkan surat keberatan atas materi SPO 2020 yang dalam sepekan terakhir secara berantai beredar di media sosial.

Pertama, menurut hemat mereka, frasa Batak Mandailing adalah ciptaan kolonial Belanda dan sudah dibantah masyarakat Mandailing sejak 1922.

Kedua, masyarakat Mandailing menegaskan pelabelan Batak Mandailing menimbulkan persepsi Mandailing merupakan sub-etnis Batak dengan istilah Batak Mandailing sebuah kekeliruan dalam memahami sejarah, identitas dan budaya orang mandailing.

Ketiga, suku/etnis Mandailing berdiri sendiri di antara etnis/suku lain dalam menopang janji setia terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945, bukan sub etnis mana pun.

Empat, masyarakat Mandailing meminta BPS sebagai penyelenggara SPO 2020 dapat mengubah kategori etnis dari “Batak mandailing” menjadi “Mandailing” saja

Dan kelima, pernyataan dibuat untuk dipahami setiap generasi Mandailing dan pemerintah harus punya sensitivitas sosial  dalam menjaga keberagaman dan memberi perlindungan terhadap hak asasi masyarakat hukum adat Mandailing.

Sebelumnya, kampanye serupa juga pernah beberapa kali digalang masyarakat Mandailing. Terakhir, menjelang pernikahan Kahiyang, puteri Jokowi dengan Bobby Nasution.