Mayoritas anggota Komisi II mengkritisi pernyataannya terkait agama menjadi musuh terbesar Pancasila.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi jadi bulan-bulanan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Selasa (18/2). Dalam rapat tersebut, mayoritas anggota Komisi II mengkritisi pernyataannya terkait agama menjadi musuh terbesar Pancasila.

Salah satu sorotan tajam datang dari anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus. Menurutnya, Yudian sebagai seseorang yang berilmu dan beragama.

"Menurut hemat saya, sangat menyinggung umat dan agama apa pun. Karena, terkesan dari komentar yang diungkapkan itu melecehkan agama," ujar Guspardi di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Guspardi mengatakan, agama bukanlah musuh dari Pancasila. Sebab, dalam penyusunannya melibatkan dan mempertimbangkan agama di dalamnya.

"Ini kurang elok untuk diungkapkan walaupun yang dikatakan di medsos itu adalah masalah orang, kalau agama itu bukan orang," ujar Guspardi dikutip republika.co.id.

Untuk itu, katanya, Yudian harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPIP. Guspardi yakin dengan kapasitas dan komitmen Yudian dalam menanamkam nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Sementara, anggota Komisi II Fraksi PDIP Johan Budi meminta Yudian untuk fokus dalam kerjanya sebagai Kepala BPIP. Sebab, segala pernyataannya dapat disinggung kepada isu tertentu.

"Pak Yudian fokus saja kepada tugas Kepala BPIP dan tidak lagi bicara dengan media. Karena, kalau bicara dengan media, lebih banyak mudharat-nya Pak," ujar Johan.

Menurutnya, pernyataan yang keluar oleh pemangku kepentingan dapat ditanggapi dengan berbagai persepsi oleh masyarakat. Sehingga, pernyataan Yudian menimbulkan polemik.

"Bapak lebih fokus kepada tugas sebagai kepala BPIP saja, yang memberi laporan kepada presiden karena mandatnya adalah itu," ujar Johan.

Ia sendiri yakin makna dari pernyataan Yudian sangatlah dalam, bukan sekadar agama adalah musuh Pancasila. Politikus PDIP itu pun berharap, Rektor UIN Sunan Kalijaga itu dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap BPIP.

"Jadi, yang ada adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian, juga melaksanakan standardisasi pendidikan dan lain sebagainya," ujar Johan.