Kebijakan itu dipastikan beralasan dan tidak menyalahi peraturan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjawab tudingan miring terkait adanya sejumlah nama kader partai politik di jajaran dewan komisaris perusahaan pelat merah. Kebijakan itu dipastikan beralasan dan tidak menyalahi peraturan.

"Misalnya adanya figur Pak Arif Budimanta (Komisari Bank Mandiri) dia kan tidak masuk DPP (partai), dia saat ini juga bekerja membantu kami, jadi sah-sah saja," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat, (21/2/2020). 

Diketahui, Arif Budimanta adalah politikus PDIP. Ia pernah menjadi Ketua DPP PDIP periode 2005-2010. Dari partai yang sama, ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Tim sukses pemenangan Jokowi itu juga pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Baru-baru ini, ia ditunjuk untuk menjadi Komisaris Bank Mandiri.

Selain Arief, politikus yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN adalah Zulhanar Usman. Ia sempat menduduki posisi bendahara umum di Partai Hanura. Saat ini, ia ditunjuk menjadi Komisaris Independen Bank Rakyat Indonesia alias BRI.

Terkait penunjukan Zulhanar, Erick mengaku mendapatkan masukan bahwa kader partai yang dinakhodai oleh Oesman Sapta Odang itu aktif di KEIN. Sehingga diharapkan bisa membantu mereformasi dan mentransformasikan perusahaan peebankan pelat merah itu menjadi lebih baik.

Selain dua figur itu, seperti diberitakan tempo.co, politikus lain yang baru saja diangkat adalah Dwi Ria Latifa. Dwi adalah kader PDIP yang pernah menjabat anggota DPR periode 2014-2019. Ia kini menjabat komisaris independen BRI. Sebelum nama-nama tersebut politikus PDIP yang juga menjadi komisaris BUMN adalah Basuki Tjahaja Purnama. Basuki sebelumnya didaulat menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Erick memastikan bahwa penunjukan pejabat di BUMN memiliki dasar yang kuat dan bertujuan memajukan perusahaan pelat merah.

"Ini bukan jawaban sempurna, tapi kita balikan bahwa banyak figur besar gabung ke BUMN karena percaya proyek reformasi atau transformasi yang kita sedang jalankan," tutur dia.

Penunjukkan politikus dan tim sukses Jokowi-Ma'ruf sebagai komisaris banyak dituding sebagai upaya pemerintah bagi-bagi kekuasaan. Masuknya orang-orang parpol dikhawatirkan akan melanggengkan budaya bahwa BUMN hanya dijadikan mesin uang partai.