Kebijakan Edhy selama menjabat menteri maupun rencana ke depan selalu didasari pertimbangan ilmiah dari berbagai aspek.

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Menteri Edhy Prabowo. 

Menurut Luhut, kebijakan Edhy selama menjabat menteri maupun rencana ke depan selalu didasari pertimbangan ilmiah dari berbagai aspek.

Salah satunya adalah tentang larangan ekspor benih lobster. Sebelumnya, di tahun 2016, Menteri Susi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Susi melarang nelayan menangkap benih lobster, bahkan memperjualbelikannya. Lobster hanya boleh dikeluarkan dari perairan ketika sudah berukuran 200 gram.

Kebijakan itulah yang kini dikaji ulang oleh Edhy. Menurutnya, ekspor benih lobster itu mata pencaharian para nelayan yang terenggut sejak 3 tahun lalu. 

Menteri asal Gerindra ini pun bertekad untuk memberi kesempatan bagi nelayan yang biasanya menangkap benih lobster untuk dijual dan diekspor.

"Jadi mengenai itu mereka sudah melalukan studi banyak mengenai lobsterlah mengenai kapal dan seterusnya oleh ahli-ahlinya," ujar  Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Jadi dari studi, bukan dasarnya perasaan-perasaan. Nanti dari perasaan jatuh cinta lagi," tambah Luhut yang terkesan menyindir Susi.

Kajian tersebut, kata Luhut, akan dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagai penentu terakhir.

Diketahui, hubungan Luhut dan Susi pada periode pertama Presiden Jokowi memang kurang harmonis. Susi dianggap tidak loyal kepada Luhut sebagai Menko yang membawahi Kementerian KKP.

Di sisi lain, Susi merasa kebijakannya justru sangat diterima oleh nelayan dan pengusaha perikanan.