Menurut Suharso, sejauh ini sudah ada sejumlah investor dalam dan luar negeri yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota baru.

Proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur sebagai pengganti Jakarta akan dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah mengklaim banyak investor dari berbagai belahan dunia yang siap menggarap proyek ambisius Presiden Jokowi tersebut. 

Berkaitan dengan akan banyaknya investasi yang akan masuk ke sana, pemerintah menegaskan segala perizinan nantinya tidak perlu diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

Sebagai pengganti BKPM, pemerintah akan membentuk satu badan khusus yakni Badan Otoritas Ibu Kota Negara (BOI). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, BOI nantinya akan diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah.

"(Investasi) tidak perlu (melalui BKPM). Badan otoritas diberikan kewenangan yang luas," ucap Suharso di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut Suharso, sejauh ini sudah ada sejumlah investor dalam dan luar negeri yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota baru. "Ya banyaklah termasuk Korea Selatan, Spanyol juga ingin, kemudian Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman," terangnya. 

Hanya saja, belum ada kesepakatan satu pun antara pemerintah dengan calon investor yang berminat investasi. Pasalnya, pemerintah masih memetakan proyek dan skema apa saja yang bisa ditawarkan untuk investor.

"Kami belum bisa bilang pasti karena kami juga belum menawarkan apa. Kami harus merinci dulu. Nanti setelah rinci ada cluster satu, dua, dan tiga. Misalnya cluster satu siapa yang tertarik," papar Suharso.

Nantinya, proses pembentukan BOI dan rincian proyek mana saja yang akan ditawarkan ke investor akan berjalan paralel dengan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara. Dengan begitu, proses pembentukan BOI diharapkan bisa segera rampung.

"(Pembentukan BOI) tidak harus (menunggu RUU Ibu Kota Negara rampung). Ada peraturan presiden (perpres) sendiri. Nanti dilihat ada perkembangannya," ujar Suharso.