Di antaranya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja harian.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku geram dengan seruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta penutupan aktivitas perkantoran dan hiburan di Jakarta mulai Senin (23/3/2020). Menurut Prasetio, seruan tersebut keliru karena berdampak pada sektor layanan publik maupun perekonomian.

Untuk itu, politisi PDIP yang akrab disapa Pras ini meminta agar para tenaga kerja di DKI tetap produktif meski ada imbauan ‘penggembokan’ kantor dari Anies. Terutama, tenaga kerja yang berhubungan dengan layanan publik. "Misalnya sektor perbankan, listrik,air, minyak dan gas, pos, dan lainnya," kata Prasetio dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Seharusnya, sambung Pras, Anies harus berkonsultasi dengan DPRD dan pemerintah pusat terkait imbauan tersebut. Sehingga banyak perspektif yang didapat sebelum mengeluarkan kebijakan. “Tidak bisa asal menyerukan penutupan kantor, begitu. Perlu ada hitung-hitungan yang matang. Jangan sampai seruan Gubernur ini akhirnya melemahkan perekonomian dan layanan publik di Jakarta,” tegasnya.

Belum lagi, lajut dia, dampak lainnya akibat penutupan kantor. Di antaranya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja harian.

Ketimbang menyerukan penutupan kantor yang terbilang ngawur, Pras menilai Anies lebih baik menekankan kepada setiap perusahaan di Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ketimbang, mengeluarkan imbauan tanpa pertimbangan matang, seperti halnya pembatasan jam operasional transportasi massal publik, yang kemudian dicabut sehari kemudian.

Berkaca pada penanganan pandemi corona di negara lain, Pras juga berpendapat segala keputusan strategis merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. 

“Ini sama sekali DPRD saja tidak dilibatkan dengan keputusan itu. Ini kan berbahaya, kalau sampai ada PHK bagaimana nasib pekerja. Harusnya hal seperti ini juga dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Tidak bisa cuma mementingkan popularitas semata,” kritik Pras.

Pras kemudian berharap perkantoran yang tergolong vital dan berhubungan dengan pelayanan publik beroperasi dengan catatan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika perlu, perkantoran yang dimaksud menggandeng Dinas atau Kementerian Kesehatan untuk menerapkan ketentuan protokoler tersebut.

“Unit kerja kesehatan kita di Jakarta siap kok. Mereka siap memandu menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan. Yang terpenting, pergerakan ekonomi tetap terjaga, dan pekerja aman dari bahaya,” ujarnya.