Pemberian sanksi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian/lembaga dan pemda dalam menggunakan keuangan negara.

Sanksi kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang berkinerja buruk sudah menanti. Pasalnya, Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan memberikan teguran tertulis, publikasi di media massa nasional, hingga pemotongan anggaran. 

Pemberian sanksi tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Beleid hukum itu diteken oleh Kepala Negara pada 6 Maret 2020 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 12 Maret 2020.

Dalam Perpres itu disebutkan, pemberian sanksi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian/lembaga dan pemda dalam menggunakan keuangan negara. "Demi terselenggaranya tata kelola pengelolaan keuangan yang baik," ungkap Jokowi dalam Perpres 42/2020, Jumat (27/3/2020).

Untuk kementerian/lembaga, pemerintah menetapkan lima tingkat penilaian, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Penilaian mencakup kemampuan pengelolaan dan kinerja anggaran yang memperhatikan aspek implementasi, manfaat, dan konteks.

Kementerian/lembaga yang mendapat nilai sangat baik akan mendapat penghargaan dan tidak mendapat sanksi. Penghargaan berupa piagam atau trofi, publikasi di media massa nasional, dan/atau insentif. "Insentif dapat berupa tambahan anggaran kegiatan dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Apakah pengumuman menteri yang mengantongi ‘rapor merah’ akan menjadi sinyal akan dilakukannya kocok ulang kabinet oleh Presiden Jokowi?