Ditambahkannya lagi, seharusnya penanganan COVID-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah ibu kota

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy menganggap aneh rencana pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan wabah Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Aboe Bakar Al Habsy menilai, langkah membuka rekening donasi tersebut seolah menjadi bukti bahwa pemerintah gagap dalam penanganan wabah virus yang awalnya bermutasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, China tersebut.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau non-goverment organization (NGO) yang membuka donasi dari masyarkat. Padahal, kata dia, selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.

Aboe juga menilai keanehan lain adalah pemerintah yang masih ngotot untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah ibu kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat," ujar Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Jumat (27/03/2020).

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan tentu hal ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan ibu kota dianggap lebih penting dari keselamatan warga.

"Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar politikus yang karib disapa Habib Aboe itu mengingatkan.

Ditambahkannya lagi, seharusnya penanganan COVID-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah ibu kota. 

"Anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan COVID-19," katanya.

Atas dasar itu, Aboe pun menyarankan rencana pembukaan rekening donasi dibatalkan. "Karena negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah COVID-19 seperti sekarang," tegas Aboe Bakar Al Habsy.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah dalam proses membuka rekening khusus untuk menampung dana dari dunia usaha yang ingin menyumbang dalam penanganan corona. Rekening itu akan dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).