Kalau seperti ini, mustahil wabah berbahaya itu dapat segera berlalu.

Pemprov DKI Jakarta dinilai belum serius menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Buktinya, Pemprov DKI belum memberikan tindakan tegas kepada para pelanggar PSBB.

"Sebab tidak ada pemantauan di lapangan yang dilakukan pemerintah melalui Satpol PP dan yang lainnya,” kritik Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Adrino, Sabtu (18/4/2020).

Wibi mengatakan, saat melakukan sidak masih banyak toko yang tetap buka dan bahkan para pekerjanya tidak mengenakan masker. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan seruan kepada masyarakat untuk mengenakan masker di luar rumah.
  
"Pemerintah harusnya tegas. Ini saya lihat melawan corona seperti main-main. Kalau seperti ini, mustahil wabah berbahaya itu dapat segera berlalu," jelasnya.

Diketahui, PSBB di Jakarta dimulai pada Jumat (10/4/2020) pukul 00.00 hingga 14 hari ke depan atau sampai Jumat (23/4/2020). Pelaksanaan PSBB masih dapat dilakukan perpanjangan.

Anies mengharapkan dengan adanya PSBB Jakarta, masyarakat agar berada di rumah dan mengurangi kegiatan di luar rumah.

"Diharapkan untuk berada di rumah berada di lingkungan rumah, mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar. Pada prinsipnya ini untuk memotong mata rantai penularan Covid-19 di mana Jakarta menjadi episenter," tutur Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).