Mensos Juliari meminta Sehan Salim untuk menghubunginya untuk membicarakan terkait permasalahan tersebut.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan tanggapan terkait video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar. Dalam video tersebut, Sehan mengkritisi mekanisme pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Setelah viral video tersebut, Mensos Juliari meminta Sehan Salim untuk menghubunginya untuk membicarakan terkait permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan oleh Mensos lantaran Sehan sempat ikut dalam video conference terkait dengan mekanisme BLT tersebut bersama dengan kementerian terkait beberapa waktu lalu.

“Lebih baik atur Skype untuk konfrontir ke saya. Lucu dia, dia tahu karena ikut video conference,” kata Julian, Minggu (26/4).

Juliari sebagaimana dikutip dari viva.co.id  mengklaim, penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Corona berdasarkan hasil koordinasi dan data yang ada pada dinas terkait. Bahkan, dia bersama jajarannya telah meminta para kepala daerah untuk mengirimkan data tambahan di luar data yang dimilikinya saat itu.

“Saya ada datanya di seluruh Indonesia, tapi kan masalahnya dibilang gak tepatlah, gak koordinasi lah. Akhirnya kita surati, kita minta ‘oke kalian masukkan nama tambahan di luar yang kita punya kirim ke kita’. Kita video conference dia ada juga waktu itu, kenapa jadi ribut sekarang,” urai Mensos.

Disamping itu, juliari meminta Sehan untuk menjelaskan permintaannya tentang diskresi pemerintah daerah dalam penyaluran BLT yang dituntut dari pemerintah pusat sebagaimana terdapat dalam rekaman video yang beredar.

“Diskresi? Bentuknya seperti apa. Yang menyalurkan mereka? Kalau misal maksud dia ngasih uang terus suka-suka dia ngasih, 1000 persen enggak bisa. Saya ngasih uang ke daerah harus berdasarkan data. Mensos minta (tanya) diskresi itu apa apakah uang dikirim dibagi suka-suka dia? kalau itu iya, dia bikin negara sendiri aja. Biar dia tau tata negara itu enggak sembarang, masa kita kirim uang ke daerah enggak ada dasarnya,” ujarnya.

Juliari Batubara jelaskan bahwa skema penyaluran BLT terbagi menjadi dua, yakni melalui bank pemerintah dan kantor pos bagi yang tidak memiliki rekening.

“Nanti data yang masuk ada NIK-nya di cek, punya rekening atau enggak kalau ada langsung ditransfer. Kalau enggak punya rekening ambil ke kantor Pos, nanti kantor Pos kirim surat untuk dia tanggal sekian ambil uang,” pungkas Juliari.

Sebelumnya, sebuah video yang diduga Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar kini tengah viral. Dalam video tersebut, Sehan Salim Landjar terlihat marah lantaran menurutnya, mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Corona justru menyulitkan warga.

"Mau dapat BLT, BLTnya kapan? Mesti buka rekening inilah, kriteria inilah, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. (BLT itu dana desa), prosesnya kan panjang. Buka rekening, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri," kata dia dalam video tersebut. 

Dalam video berdurasi 3 menit itu, Sehan Salim bahkan merasa marah lantaran mekanisme pencairan BLT yang terlalu menyulitkan warga. Bahkan, kata dia ada warganya yang meminta beras 1 liter untuk dikonsumsi karena berbelitnya prosedur.

"Marah sekali kita, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang, uangnya mau dikucur kapan. Masyarakat sampai datang minta 1 liter beras dia dapat BLT, BLTnya kapan dibilang. Sampai ada yang bilang kasih aja beras lima kilo enggak usah BLT kita mau makan," lanjut dia. 

Dalam video itu, Bupati Boltim meminta pemerintah pusat untuk memberikan diskresi kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Nantinya kata dia, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengalokasiannya ini akan dikawal oleh kejaksaan, OJK, KPK dan Kepolisian.

"Makanya menteri-menteri. Emangnya menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan men-generalisir seakan-akan kepala daerah itu garong jangan men-generalisir kasih aja diskresi dikawal KPK, polisi, OJK, jaksa, LSM, wartawan terlalu banyak aturan kertas-kertas menteri-menteri ini, bosan dengan menteri-menteri," kata dia lagi.

Dalam video itu dia juga, disebutnya dirinya belum bisa mendistribusikan 900 ton beras yang ada kepada warganya lantaran prosedur tersebut yang menyulitkan