Usulan itu dapat berbuntut lahirnya inflasi yang tidak terkendali dan berujung pada hancurnya ekonomi Indonesia.

Ekonom senior Rizal Ramli menilai usulan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menginginkan Pemerintah RI mencetak uang sampai Rp 600 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 menuai polemik sangat berbahaya.

Usulan itu dapat berbuntut lahirnya inflasi yang tidak terkendali dan berujung pada hancurnya ekonomi Indonesia.

Rizal menjelaskan, berdasarkan sejarah, hal serupa pernah terjadi masa Gubernur Bank Indonesia, Jusuf Muda Dalam di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Angka inflasi mencapai 1.000%. Rupiah jatuh tidak ada harganya, rupiah dipotong dari 1.000 rupiah menjadi 1 perak, ekonomi Indonesia hancur. 

Kemudian, pada tahun 1998 saat krisis moneter melanda, menurut Rizak, pemerintah terpaksa mencetak uang di Australia. Uang Rp 100.000 serupa uang plastik saja. Ternyata uang tersebut dicetak dua kali. Nomor seri yang sama dipakai dua kali. Akhirnya, inflasi naik 68% dan harga-harga turut melambung tinggi. 

"Jadi, jangan ulangi kesalahan. Di Amerika Latin dan Zimbabwe, banyak sekali negara yang bisanya cetak uang, akibatnya ekonomi mereka hancur, untuk membeli roti saja perlu uang satu kotak," ungkap Rizal Ramli. 

Kendati istilah trendinya quantitative easing, pada dasarnya artinya sama-sama cetak uang. Situasi ini berbeda dengan di Amerika Serikat.

Negeri Paman Sam itu tentu tidak ada masalah jika cetak uang karena Amerika bisa menjual dolar di seluruh dunia. Begitu juga Uni Eropa dan Jepang bisa cetak uang lebih daripada yang seharusnya. 

"Misalnya, pertumbuhan uang biasanya 10%, ditingkatkan 3 kali, tidak ada masalah karena Eropa dan Jepang punya cadangan devisa yang besar," paparnya. 

Nah, sementara cadangan devisa Indonesia selama 6 bulan terakhir ada yang berasal dari uang pinjaman selain surplus ekspor.