Syarat kasus sudah melewati puncak dan melandai tetap jadi yang utama untuk menerapkan kebijakan new normal.

Pemerintah mewacanakan new normal atau memulai aktivitas masyarakat secara normal di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Mampukah ekonomi pulih cepat?

Ekonom UI, Fithra Faisal merasa ragu akan keampuhan strategi new normal yang bakal dijalankan tim ekonomi Jokowi. Kebijakan ini tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, alasan utama pemberlakuan new normal karena berakhirnya masa puncak kasus virus corona di Indonesia belum ada. Ia mengatakan ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika pemerintah ingin menggerakkan lagi aktivitas ekonomi masyarakat secara normal.

Pemerintah rencananya akan menetapkan new normal akhir Mei 2020. Semua sektor ekonomi perdagangan mulai dari BUMN, perusahaan swasta, hingga UKM kembali dijalankan. Nah, masalahnya, pada periode tersebut justru puncaknya virus corona terjadi di Indonesia.

Jadi, lanjut Fithra, kalau pemerintah memaksakan diri menerapkan rencana itu, justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri.

"Kunci utamanya ekonomi bisa jalan kalau pandemi berakhir. Semakin lama pandemi atau semakin banyak jumlah kasus, waktu ekonomi bisa berjalan efektif akan semakin lama pula, begitu juga untuk pulih," ucap Fithra.

Ia mengingatkan pemerintah soal berulangnya kasus Flu Spanyol (Spanish Flu). Flu tersebut mulanya tak ditanggapi dengan serius.

Namun kemudian, virus itu menjadi wabah yang berlangsung dari kurun waktu Maret 1918 sampai Juni 1920. Kasus virus ini pun diperkirakan menjangkiti sekitar 50 sampai 100 juta orang di dunia.

Berkaca dari itu, kalau pemerintah memaksakan diri memberlakukan kehidupan normal seperti sedia kala, ia khawatir dampaknya ke ekonomi justru bisa berdampak buruk. Kebijakan itu bisa membuat realisasi pertumbuhan jatuh lebih buruk dari skenario terburuk yang sudah banyak diperkirakan oleh berbagai lembaga saat ini.

Menurut analisisnya, bila pandemi corona mencapai puncak pada Juni-Juli dan baru bersih pada September 2020. Alhasil, perekonomian nasional akan berada di skenario terburuk yakni minus 0,08%.

"Tapi bila new normal dipercepat dan kasus justru bertambah, dampaknya bisa lebih buruk, bahkan dua kali lebih buruk dari proyeksi sebelumnya," ungkapnya.

Kendati begitu, ia tidak menutup mata bila new normal mungkin memang diharapkan sebagian masyarakat. Khususnya, mereka yang bergantung pada penghasilan harian yang telah lama menganggur karena virus corona.

Hanya saja, syarat kasus sudah melewati puncak dan melandai tetap jadi yang utama untuk menerapkan kebijakan new normal. Toh, beberapa negara yang akhirnya membuka lockdown dan menjalankan aktivitas ekonomi lagi justru menghadapi penambahan kasus positif.

Terpisah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad berpandangan senada. Konsep new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini, karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Saat ini, setidaknya 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari.

"Kalau nanti diberlakukan new normal, khawatirnya nanti tidak efektif dampaknya ke ekonomi dan kasus bertambah, lalu pemerintah akan terapkan lagi PSBB. Ini jadi maju mundur yang membuat pemulihan ekonomi justru lebih lama," katanya.

Menurutnya, bila new normal diberlakukan dampak pemulihan ekonomi pun belum tentu lebih cepat apalagi sampai bisa mengembalikan laju perekonomian Indonesia ke kisaran 5 persen pada 2021. Hal ini masih tampak cukup mustahil.

Tauhid memandang sekalipun new normal diberlakukan pada akhir Mei 2020 seperti kabar yang beredar di publik dampak ekonominya kemungkinan baru terasa di kuartal IV 2020. Sementara pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun tetap berada di angka minus pada tahun ini. "Mungkin bisa tumbuh 1 persen sampai 2 persen, tapi hanya di kuartal IV saja," imbuhnya.