Mendag dinilai sebagai salah satu menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis.

Tingginya harga gula pasir selama pandemi Corona hingga lebaran menjadi rapor merah Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Mendag dinilai sebagai salah satu menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis.

Hingga H-1 Idul Fitri, harga gula pasir di Jabotabek dan kota-kota besar di Indonesia masih melambung tinggi. Harga gula di pasar tradisional dan pedagang eceran berada di kisaran Rp18.000-Rp22.000/kg.

Celakanya lagi, konsumen sulit mendapatkan gula di ritel-ritel modern yang diklaim pemerintah menyediakan gula sesuai harga acuan yakni Rp 12.500/kg. Kelangkaan stok gula inilah yang menyebabkan harga gula masih tinggi.



Untuk menutupi kegagalan itu, menteri dari PKB itu sempat mencari kambing hitam. Yang menjadi sasaran PT Perkebunan Nusantara (Persero) II atau PTPN II yang dituding menggelar tender di atas harga Rp12.500.

Kementerian BUMN bereaksi keras. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menanggapi tudingan Mendag bahwa PTPN II yang menjadi sebab kenaikan harga gula dalam beberapa bulan ini.

Menurutnya, tudingan bahwa PTPN II penyebab harga gula naik adalah mengada-ada. Hal itu berdasarkan pada tender atau lelang gula di BUMN tersebut. Berdasarkan data yang didapat, PTPN II menggelar tender dengan gula sebanyak 5 ribu ton dengan hasil harga lelang Rp 12.900 per kilogram.

"Tapi janganlah terlalu mengada-ada gitu. Bahwa 5 ribu ton itu bisa mempengaruhi dan buat harga jadi Rp 17 ribu, itu terlalu mengada-ada," kata dia melalui pernyataannya, Rabu 29 April 2020.

Arya mengatakan dengan jumlah 5 ribu ton gula yang dilelang tersebut, tak mungkin bisa mempengaruhi harga gula secara nasional. Pasalnya total kebutuhan gula di dalam negeri selama setahun mencapai 3 juta ton. Menurutnya, gula tersebut juga belum digelontorkan ke pasar. "Masih ada di gudang," ujarnya.

Reshuffle Kabinet

Kegagalan Menteri Agus ini langsung memghembuskan isu reshuffle. DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyegaran Kabinet Indonesia Maju guna memastikan Indonesia bisa selamat keluar dari krisis akibat pandemi covid-19.

"Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle perlu untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," kata Koordinator Juru Bicara DPP PSI Dara Nasution dalam keterangan tertulis, Senin (18/5).



Ia pun mengingatkan pentingnya meningkatkan keseriusan menghadapi dampak wabah covid-19.

"Kita perlu memikirkan langkah cepat mengantisipasi masalah yang ada di depan mata. Tantangan yang makin besar yang membutuhkan tidak hanya kerja keras, tetapi juga kompetensi dan keberanian mengambil keputusan di tengah krisis," jelas Dara.

Menurut dia, bekerja di tengah pandemi memerlukan darah segar, orang-orang muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bersedia bekerja keras, termasuk berani turun ke lapangan di tengah pandemi.

PSI menyadari penyegaran kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Sebagai pemegang mandat rakyat, hak itu melekat pada Presiden Jokowi.

Namun, melihat besarnya masalah yang ditimbulkan wabah covid-19 ini, penyegaran kabinet perlu direkomendasikan kepada Presiden guna menghadapi tantangan baru.

Apalagi belakangan ini mulai muncul suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat atas kinerja sejumlah menteri dalam menangani pandemi.

"Penyegaran kabinet perlu untuk memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan mengatasi pandemi," pungkas Dara.

Meski tidak menyebut nama, dorongan untuk mencopot Mendag sangat kuat. Bahkan, beberapa pengamat dan lembaga think tang ekonomi sudah jauh-jauh memintah Jokowi mengganti Menteri Agus.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan, lemahnya kinerja Mendag sudah terlihat jauh sebelum pandemi Corona.

"Belum ada langkah signifikan yang dilakukan dalam 100 hari pertama. Presiden Jokowi harus mengevaluasi. Kalau banyak menteri yang seperti itu maka harus dievaluasi," kata dia.

Menurut Faisal, dalam 100 hari pertama seharusnya Menteri Perdagangan sudah memiliki roadmap perdagangan untuk 5 tahun ke depan dan merinci target-target yang ingin dicapai.

"Ini belum kelihatan, karena targetnya masih sama (dengan menteri sebelumnya) yaitu mempercepat kerja sama perdagangan," ungkap dia.

"Menterinya harusnya sudah paham masalah-masalah di perdagangan. Orang yang terpilih menjadi menteri harusnya paham bidangnya. Kalau latar belakangnya berbeda, harusnya cepat mempelajari dari bawahan-bawahannya. Sehingga bisa melakukan langkah yang cepat yang bisa dilakukan dalam 100 hari pertama," lanjut dia.