Akan tetapi, Dinar Titus Jogaswitani enggan merinci lagi datanya. Ia mengklaim tim dari Kemnaker akan turun ke lapangan menemui pihak perusahaan guna menindaklanjuti laporan tersebut

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, sedikitnya 519 perusahaan belum membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk karyawan mereka. Data tersebut dihimpun dari Posko Pelayanan Konsultasi Pelaksanaan THR hingga 20 Mei 2020.

Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, selain 519 yang belum bayar THR tersebut, ada 592 lainnya yang membayar THR secara mencicil, ditunda atau dipotong. Dengan kata lain, terdapat 1.111 laporan soal THR.

"Data itu berdasarkan laporan, (karyawan) yang melaporkan perusahaannya. Data benarnya masih kami cek di pengawasan," jelas Dinar Titus Jogaswitani. 

Akan tetapi, Dinar Titus Jogaswitani enggan merinci lagi datanya. Ia mengklaim tim dari Kemnaker akan turun ke lapangan menemui pihak perusahaan guna menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kalau benar dia tidak membayar THR maka akan ditindak," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan menunda atau mencicil THR keagamaan kepada pekerja. Asal, tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Artinya, keputusan penundaan atau pembayaran THR dengan cara dicicil harus diperoleh melalui dialog antara pengusaha dan pekerja atau buruh terkait waktu dan cara pembayaran. Selain itu, Ida juga memastikan bahwa kesepakatan itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja.

Jika mengacu pada PP 78 Tahun 2015, denda yang dimaksud tercantum dalam Pasal 58, di mana pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan didenda sebesar 5 persen per hari sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha.

"Ada sanksi buat perusahaan yang tidak membayar sama sekali? Sesuai ketentuan perundang-undangan, secara administrasi, tetap ada dendanya," jelas Ida.