Jika tidak ada gugatan terhadap MA atau Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan tetap berlaku, BPJS Kesehatan justru diperkirakan akan surplus hingga Rp3,79 triliun.

Kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan semakin ‘berdarah-darah’. Hingga Kamis (11/6/2020) BPJS mencatatkan posisi gagal bayar Rp6,54 triliun. 

"Di sisi penerimaan, kami akan menerima (iuran) Penerima Bantuan Iuran [PBI] selama satu bulan, kemungkinan pada tanggal 15 Juni 2020, walaupun awalnya kami mengusulkan [iuran PBI dibayarkan] dua bulan," ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Kamis (11/6/2020) malam.

Kemal menambahkan, setiap bulannya BPJS Kesehatan menerima pembayaran iuran PBI sebesar Rp4,1 triliun dari pemerintah. Jumlah tersebut merupakan iuran dari 96,8 juta orang peserta PBI yang ditanggung oleh APBN.

Kemal menjelaskan permohonan pembayaran iuran PBI selama dua bulan itu agar BPJS Kesehatan bisa memperoleh Rp8,2 triliun, sehingga posisi gagal bayar saat ini bisa diselesaikan. Hal tersebut akan membuat arus kas dalam sisa tahun berjalan tetap lancar, meskipun defisit belum teratasi.

"Kami mengharapkan agar tutup buku pada Juni semua gagal bayar bisa kami lunasi," ujarnya.

Meski begitu, pengelolaan arus kas BPJS Kesehatan masih bisa berjalan dengan normal. Badan itu pun sedang menyiapkan alokasi dana dalam dua atau tiga hari, karena pada Senin (15/6/2020), BPJS akan membayarkan kapitasi rumah sakit senilai Rp1 triliun.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan kenaikan iuran membuat pendapatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat. Hal tersebut dinilai dapat membantu pembayaran klaim ke rumah sakit sehingga masalah gagal bayar tidak semakin berlarut.

"Setelah menghitung berbagai tren yang ada, kami melihat proyeksi arus kas. Dengan adanya Perpres 64/2020, pada akhir tahun diproyeksikan kurang lebih situasi lebih baik walaupun masih defisit Rp185 miliar," ujar Fachmi dalam kesempatan yang sama.

Lain halnya, jika putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran pada awal 2020 terjadi tanpa adanya implementasi Peraturan Presiden 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan diproyeksikan akan mengalami defisit hingga Rp3,97 triliun.

Fachmi menilai jika tidak ada gugatan terhadap MA atau Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan tetap berlaku, BPJS Kesehatan justru diperkirakan akan surplus hingga Rp3,79 triliun.

"Perpres [64/2020] ini tujuannya bukan hanya mengatasi defisit. Mengatur lebih luas mengenai hal-hal fundamental, seperti substansi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional [SJSN], di dalamnya Kebutuhan Dasar Kesehatan [KDK], kelas standar, diatur secara signifikan. Ini upaya memperbaiki ekosistem[program JKN]," ujar Fachmi.