Efektivitas program pencegahan korupsi dalam penanggulangan Covid-19

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Rizal Suhaili memenuhi undangan sebagai narasumber dalam sebuah acara dialog interaktif yang disiarkan melalui Stasiun TVRI Maluku.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa bulan terakhir ini berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di Maluku Utara. Untuk menekan laju pertumbuhan masyarakat miskin baru yang cukup masif, pemerintah telah berupaya dalam membantu dengan menyalurkan sejumlah bantuan sosial secara bertahap kepada masyarakat terdampak Covid-19. Namun dalam upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah ini masih ditemukan sejumlah hambatan, seperti penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19 di beberapa daerah, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat guna dan tepat sasaran yang dapat menghambat percepatan penanganan Covid-19.    
 
Selain mengundang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, acara dialog interaktif yang bertajuk "Efektivitas Program Pencegahan Korupsi dalam Penanggulangan Covid-19 di Provinsi Maluku" ini turut menghadirkan narasumber lainnya yang berkompeten, seperti Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang dan Satgas Koordinator Bidang Pencegahan Wilayah VII KPK Uding Juharudin secara virtual.
 
Dalam dialog interaktif tersebut, Sekda Maluku Kasrul Selang mengingatkan kembali akan pentingnya kepatuhan masyarakat serta kedisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti memakai masker saat keluar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak aman (physical distancing). Menurutnya, jika masyarakat mengabaikan aturan pemerintah ini, maka grafik pertumbuhan kasus Covid-19 akan semakin melambung. Kasrul juga menambahkan bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Maluku sedang berupaya untuk menekan kurva penyebaran Covid-19 dengan menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 
 
Terkait penyaluran bantuan sosial, Kasrul mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku masih berupaya dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti masyarakat dengan ekonomi rendah, serta mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan dan menjadi warga miskin baru. Selain itu, Satgas Koordinator Bidang Pencegahan Wilayah VII KPK Uding Juharudin mengatakan bahwa hingga kini KPK juga masih melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran bansos dengan berkoordinasi secara intensif dengan BPKP, baik di pusat maupun di daerah. KPK bersama BPKP memastikan bahwa pendataan penerima bantuan benar-benar sesuai dengan basis DTKS yang dipakai, akuntabel dan transparan. 
 
Kepala Perwakilan Rizal Suhaili mengungkapkan bahwa dalam rangka penanganan Covid-19, refocussing dan realokasi anggaran itu terbagi menjadi 3 besaran antara lain kesehatan, jaring pengaman sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat daerah. Dari ketiga hal tersebut, bansos menjadi bidang yang kedua terkait dengan jaring pengaman sosial. Sumber dana bansos ini berasal dari APBN, APBD dan Dana Desa. Dari ketiga sumber dana tersebut serta basis DTKS yang dipakai, Rizal Suhaili berkata bahwa BPKP tengah berupaya melakukan proses pemilahan data (cleansing data) dengan harapan agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima manfaat bansos.
 
Rizal Suhaili juga memberikan apresiasi kepada beberapa kepala desa yang berinisiatif melakukan cleansing data mandiri, dalam hal ini mereka melakukan pembenahan secara internal di daerah masing-masing guna mencegah terjadinya duplikasi data penerima bantuan sedini mungkin. Rizal menyebutkan bahwa selama ini BPKP telah membangun komunikasi dan koordinasi terkait keakuratan data pada penyaluran bansos untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku secara berkala, baik dengan Pemprov, dinas terkait maupun rekan-rekan Inpektorat. 
 
Di penghujung acara dialog interaktif tersebut, Rizal Suhaili menyampaikan terkait saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya di Provinsi Maluku. Kanal pengaduan ini dapat diakses oleh masyarakat jika menjumpai adanya penyimpangan, seperti pada pengadaan barang dan jasa, jaring pengaman sosial, program Pemulihan Ekonomi Nasional, donasi publik kepada pemerintah, serta pelaksanaan anggaran negara dan keuangan BUMN/BUMD. Secara terpusat BPKP juga memiliki kanal pengaduan di media sosial Instagram dengan nama @bpkpkawal.