Penegakan hukum kasus Jiwasraya ini juga sangat penting guna memberi pesan kepada investor bahwa iklim investasi di Indonesia sangat kondusif. 

Presiden Jokowi diminta turun tangan menuntaskan skandal Jiwasraya yang diduga melibatkan para pemain besar. Apalagi, kasus Jiwasraya ini ditangani Kejaksaan Agung yang berada di bawah kewenangan Presiden. 

Demikian ditegaskan pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menanggapi adanya dugaan keterlibatan Grup Bakrie dalam permainan saham di Jiwasraya. Dikatakan Salamuddin, campur tangan Jokowi ini sangat penting guna menghindari tudingan adanya barter politik dalam kasus asuransi di perusahaan pelat merah ini.

“Saya kira, Jaksa Agung jangan ragu menangani kasus ini. Mau Bakrie Group kek, mau Bank BUMN kek, siapa pun harus diperiksa. Enggak perlu ada yang ditutup-tutupi,” kata Daeng di Jakarta, Kamis (25/6/2020). 

Diketahui, soal menyangkutnya Jiwasraya dalam saham-saham yang terafiliasi dengan Group Bakrie pernah diberitakan Tempo pada Maret lalu. Tempo pernah menuliskan, Jiwasraya setidaknya berinvestasi di 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie. 

Namun, Kejaksaan Agung menyatakan belum ada perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Bakrie atau Bakrie Group dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya.

Daeng melanjutkan, upaya membongkar kasus Jiwasraya ini menjadi taruhan kredibilitas Presiden. Jika penanganan kasus Jiwasraya ini kurang optimal, tuduhan publik bisa saja mengarah ke Presiden. 

“Apalagi, publik juga sudah mencium gelagat bahwa kasus Jiwasraya ini bagian dari oligarki kekuasaan,” ujarnya. 

Karena itu, Daeng kembali meminta Presiden untuk menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar kasus ini secara terang benderang. Jaksa Agung kan di bawah Presiden. “Mestinya, beri komando ke Jaksa Agung agar jangan main-main dengan kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Hal ini penting agar masalah ini tidak digeser-geser ke politik dan dikait-kaitkan Pemilu Presiden 2019. Pasalnya, indikasi keterkaitan dengan pemilu 2019 sangat kuat. Apalagi, kasus ini terjadi menjelang pemilu sehingga diduga kuat ada kaitannya dengan bancakan oligarki. 

“Jadi, siapa saja yang patut diduga terlibat dalam kongkalikong kasus Jiwasraya, mulai siapa yang memanfaatkan, penempatan dananya, model investasinya ini harus diusut tuntas dan semua harus dibuka dan harus dipanggil,” tuturnya. 

Daeng menegaskan, penegakan hukum kasus Jiwasraya ini juga sangat penting guna memberi pesan kepada investor bahwa iklim investasi di Indonesia sangat kondusif. 

“Kalau benar serius, maka kerugiaan Jiwasraya sebelum 2008 harus diusut. Dan akan membuka secara terang benderang, siapa saja yang terlibat,” tukas Daeng.