Kejagung telah menetapkan 13 korporasi dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya mendukung penuh seluruh proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berkaitan dengan Jiwasraya. 

Penuntasan kasus tersebut menurut Arya akan membuat semua hal yang terjadi di Jiwasraya menjadi lebih jelas. Masyarakat juga bisa menilai kasus Jiwasraya dengan lebih terang benderang.

Lebih lanjut, Arya berharap proses penegakan hukum tersebut dapat turut membantu upaya penyehatan kondisi keuangan Jiwasraya. Hal tersebut dapat terjadi dengan kembalinya aset-aset dari para tersangka kepada perseroan.

“Kami juga berharap aset-aset dari para pelaku yang terbukti mengambil kekayaan Jiwasraya bisa dikembalikan kepada negara, dan nanti akhirnya bisa dikembalikan sebagai asetnya Jiwasraya,” ujar Arya, Kamis (25/6/2020).

Diketahui, Kejagung telah menetapkan 13 korporasi dan Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Jiwasraya. Sebelumnya, telah terdapat enam orang yang menjadi tersangka kasus perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengemukakan 13 perusahaan tersebut telah berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp12,16 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi Jiwasraya.

“Dari 13 perusahaan tadi, kerugiannya mencapai Rp12,157 triliun. Kerugian ini bagian dari hitungan Rp16,81 triliun kemarin,” ujar Hari, Kamis (25/6/2020).

Dia menjelaskan 13 korporasi dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sementara untuk Deputi Komisioner OJK berinisial FH, hanya dikenakan Pasal Tindak Pidana Korupsi dan Pasal TPPU masih dalam proses.

“Penyidik juga menyangkakan Pasal TPPU kepada 13 korporasi ini. Kalau untuk FH belum dikenakan TPPU,” katanya.