Ia mendorong pemerintah untuk konsisten dengan sikap, yakni menolak setiap rencana yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina mengutuk rencana aneksasi atau pengambilan paksa Tepi Barat (Yudea) Palestina oleh Israel. Hal ini disampaikan Ketua GKSB DPR RI untuk Palestina, Syahrul Aidi Maazat 

Ia mendorong pemerintah untuk konsisten dengan sikap, yakni menolak setiap rencana yang bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Tentu Parlemen Indonesia mendorong pemerintah tetap konsisten dengan sikap-sikap yang selama ini sebagai anggota Dewan Keamanan PBB yang dengan tegas menolak rencana anksasi Israel terhadap Palestina," kata Syahrul, Jumat (26/06/2020).

"Begitu juga ketika pemindahan ibu kota Yerusalem ke Israel. Ketika itu Indonesia juga menolak. Kita mengapresiasi dan mendorong Indonesia tetap konsisten sikapnya yang selama ini menolak segala bentuk penghilangan hak bagi Palestina," ucapnya.

Rencana okupansi tersebut pecah pasca kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi antara Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.

Perluasan ini merujuk pada proposal `Deal of The Century` dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan wilayah Palestina di Tepi Barat dipangkas dan seluruh kota Yerusalem sebagai wilayah ibu kota Israel.

Langkah ini dinilai melanggar norma dan hukum internasional, yang seringkali dilanggar Israel karena tidak ada sanksi konkret apapun yang dijatuhkan terhadapnya.

"Aneksasi ini adalah bentuk penjajahan jaman modern, dan kita, Indonesia yang memiliki undang undang dasar yang mengamanahkan kepada kita menghapuskan penjajahan, tentu kita menolak. Saya mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri yang menolak hal ini meski ancaman luar biasa dari Amerika Serikat melalui berbagai kesepakatan bantuan ekonomi, tetapi kita tetap bertahan. Indonesia ini negara uang berdaulat, tidak bisa kedaulatan kita diiming-imingi dengan bantuan ekonomi," tegasnya.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, Indonesia dapat menempuh langkah inisiasi dengan mengajak seluruh negara Anggota DK PBB untuk mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait ini.

"Perlu saya sampaikan saat ini, GKSB tidak hanya memprioritaskan isu terkait aneksasi ini yang akan terjadi mulai 1 Juli nanti, tetapi juga akan bicara tentang hubungan Indonesia-Palestina ke depannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pertemuan Terbuka DK PBB secara virtual pada Rabu (24/6/2020) lalu telah mengajak masyarakat internasional untuk menolak rencana aneksasi Israel.

Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai pertemuan DK setingkat Menteri ini, yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jendral Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri sejumlah Anggota DK lainnya. 

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Achmad Rizal Purnama dalam pertemuan ini juga membenarkan hal tersebut.

Selain pertemuan terbuka, Indonesia juga telah menyampaikan komitmen pendanaan untuk Palestina pada Pertemuan Luar Biasa UNRWA secara virtual pada pertengahan Juni ini.

Indonesia juga menekankan pentingnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu memobilisasi dukungan internasional. "Menlu RI telah mengirim surat kepada Menlu anggota DK PBB, Sekjen PBB, Sekjen OKI, Sekjen Liga Arab, Ketua GNB, Ketua G-77, serta sejumlah negara kunci OKI untuk mencegah terjadinya aneksasi," katanya.

"Selain itu, Menlu juga telah lakukan pembicaraan dengan beberapa menlu, termasuk Menlu AS, terkait isu ini. 10 Juni lalu, OKI telah lakukan pertemuan darurat tingkat Menteri Luar Negeri untuk mendukung Palestina dan menolak aneksasi tersebut. Indonesia menekankan pentingnya semua negara OKI bersatu untuk menolak," katanya.