Kritikan Rizal ini kemudian dijawab JK dengan sinis. Sebut JK, sebagai menteri, Rizal harus mempelajari dulu sebelum berkomentar.

Program listrik 35 ribu MW pertama kali dicanangkan Presiden Jokowi pada awal menjabat 2014 lalu. Tak tanggung-tanggung, proyek ini ditargetkan bisa rampung hanya dalam lima tahun atau akhir 2019. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu merupakan tokoh yang paling percaya diri kalau proyek ini akan berhasil dalam lima tahun. Namun faktanya, target itu meleset sangat jauh. Hingga Mei 2020, yang tercapai hanya 6.811 megawatt.

Saking percaya dirinya, Jusuf Kalla bahkan harus bersitegang dengan menterinya sendiri Rizal Ramli yang pada 2015 baru saja menjabat Menko Kemaritiman. Uniknya, Rizal meski berstatus sebagai pembantu presiden, dengan lantang mengkritik ambisi JK. Bagi Rizal, proyek 35 ribu MW tersebut sangat mustahil bisa dikebut dalam waktu lima tahun, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan.

Kritikan Rizal ini kemudian dijawab JK dengan sinis. Sebut JK, sebagai menteri, Rizal harus mempelajari dulu sebelum berkomentar.

“Memang tidak masuk akal (proyek pembangkit listrik 35 ribu MW) tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50 ribu MW pun bisa dibuat. ‎Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," ujar JK.

JK juga menepis adanya kepentingan pribadi di balik proyek ambisius itu. Menurut JK, tudingan itu sangat merendahkan Presiden Jokowi.

"‎Malah kalau begitu mengurangi kewibawaan presiden. Karena yang resmikan kan presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," jelas JK.

Tak mau kalah, Rizal malah mengajak JK untuk bertemu dan berdebat di depan umum. "Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum‎," tantang Rizal di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Ucapan ‘tak sopan’ inilah yang pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi Rizal sendiri. Ia kemudian didepak dari kabinet dan selanjutnya digantikan oleh Luhut Panjaitan.

Ternyata prediksi Rizal kini terbukti. PT PLN (Persero) sebagai pihak yang ikut membangun proyek dan menjadi satu-satunya pembeli listrik dari produsen swasta (IPP) akhirnya terlilit utang jumbo. Yakni mencapai Rp 500 triliun pada akhir 2019. 

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, kenaikan utang sebesar Rp 500 triliun tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir. Padahal, pada 2014 perseroan hanya berutang tidak sampai Rp 50 triliun.

"Lima tahun terakhir PLN membiayai investasinya dengan utang. Tapi karena tiap tahun utang Rp 100 triliun, ya maka utang PLN di 2019 kemarin mendekati Rp 500 triliun," kata Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Menurut dia, PLN terpaksa mencari pinjaman dana untuk proyek pengadaan listrik 35 ribu MW lantaran benar-benar tidak mampu membiayainya secara mandiri.

"Karena memang kita enggak ada kemampuan investasi yang terkait dengan 35 MW ini. Dari investasi itu, pinjaman Rp 100 triliun per tahun hampir enggak ada dana sendirinya dari PLN. Rp 100 triliun itu 100 persen pinjaman," tutur dia.

"Sebagai bankir saya paham ini enggak sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp 100 triliun pasti saya tanya, dana sendirimu berapa? Saya minta 30 persen kan. Tapi case PLN, dana sendiri nol, pinjaman 100 persen. Ini kondisinya," ujar Zulkifli.