RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Gedung Merah Putih KPK.

ICW menilai tidak ada urgensinya RDP tersebut dilakukan di gedung KPK. "Tidak ada urgensinya mengadakan RDP di gedung KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (07/07/2020).

"Harusnya, DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di Gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini," ucapnya.

Dikatakan, Gedung KPK semestinya digunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan dijadikan tempat melaksanakan RDP.

"Setelah merayakan HUT Bhayangkara di Gedung KPK, rasanya Komjen Firli Bahuri kembali lupa bahwa Gedung KPK semestinya dipergunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan malah dijadikan tempat melaksanakan rapat dengar pendapat," papar Kurnia.

Menurut dia, ada dua hal yang penting untuk disorot terkait RDP di Gedung KPK itu. "Pertama, tidak ada urgensinya mengadakan RDP di Gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata dia.

Kedua, menurut dia, RDP dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik.

"Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami bahwa lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut," ujar Kurnia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, menjelaskan alasan RDP dengan KPK digelar tertutup.

"Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ucap dia, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK juga membenarkan RDP antara Komisi III DPR dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK digelar di Gedung KPK. "Ya, kami belum tahu apakah terbuka atau tertutup," ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keputusan RDP itu dilakukan tertutup atau terbuka merupakan wewenang dari pimpinan sidang Komisi III DPR. "Karena ini sidang DPR, kewenangannya pada pimpinan sidang Komisi III (DPR), kita tunggu dulu," katanya.