Dua fasilitas keagamaan itu dinilai hanya alat untuk memuluskan reklamasi Ancol.

Rencana pembangunan Museum Nabi dan Masjid Apung dituding sebagai siasat politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, dua fasilitas keagamaan itu dinilai hanya alat untuk memuluskan reklamasi Ancol.

"Termasuk dengan mengiming-imingkan ada masjid apung, museum Rasulullah, yang namanya reklamasi tetap reklamasi," kata Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati dikutip Suara.com, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, reklamasi tetap saja mendatangkan kerugian bagi masyarakat pesisir, khususnya kaum nelayan. Tidak ada bedanya meski membangun fasilitas keagamaan di atasnya.

Susan menegaskan, dua simbol keagamaan yang dibangun tidaklah seberapa dibandingkan luas lahan dengan total 155 hektar. Lebih banyak tempat bagi kepentingan pengusaha atau kalangan kelas atas lainnya pada reklamasi itu.



"Wilayah yang kentara (dipakai buat bangun masjid) lah, dari 150 hektar yang izinnya yang dikeluarkan, berapa sih yang untuk masjid itu? paling kongkrit misalnya dari dua bangunan itu, paling 5 persen atau 10 persen kok," kata Susan.

Menurutnya, sebenarnya tidak ada salahnya dengan membangun fasilitas keagamaan apapun. Namun ia menyebut para nelayan melihat reklamasi bukan hanya dari masjid atau museum, tapi dampaknya bagi kehidupan mereka.

"Itu kan ratusan hektar. Belum tahu juga kita ada berapa terumbu karang yang ada di situ. Itu mungkin tempatnya komiditi apa, beranak pinak, bukan berarti tidak ada dampak ekologis. Itu bohong," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengakui telah melakukan penimbunan lahan di pinggir laut atau reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Hingga saat ini, Pemprov mengakui sudah ada 20 hektar lahan baru di kawasan Ancol.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan lahan itu ditempelkan di daratan kawasan Ancol Timur. Lahan ini digunakan untuk berbagai pembangunan fasilitas baru.



Mulai dari taman bermain, museum rasulullah, masjid apung hingga peradaban islam lainnya. Menurutnya seluruh fasilitas baru ini dibuat demi kepentingan rakyat Jakarta.

"Di antaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional sejarah Rasulullah dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut. Groundbreaking telah dilakukan pada bulan Februari 2020 yang lalu," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Respons Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok itu menilai kebijakan perluasan atau reklamasi Ancol hampir sama dengan rencana pembangunan pulau reklamasi L dan K di Teluk Jakarta.

"Harusnya sama. Karena itu ada flam peta gambar perda tata ruang," kata Ahok melalui pesan singkatnya, Kamis, 9 Juli 2020.

Reklamasi Ancol tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas sekitar 35 hektare dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektare. Surat ini diteken Anies Baswedan pada tanggal 24 Februari 2020.

Menurut Ahok, dari pulau buatan yang akan dibangun di Ancol sama dengan rencana reklamasi pulau L dan K. Hal itu, kata dia, bisa dilihat di Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang DKI tahun 2014. "Bandingkan saja Perda tata ruang tahun 2014 yang lama. Semua letak pulau sudah ada."

Ditambahkan Ahok, semestinya dalam membuat kebijakan reklamasi tersebut pemerintah mengacu pada Perda RDTR. Jika ingin merancang reklamasi Ancol, pemerintah harus mengubah Perda RDTR sejak tahun lalu. "Jadi harus mengacu pada Perda Tata ruang yang ada."

Adapun gambar pulau yang akan dibangun DKI di Ancol yang tertuang dalam Kepgub 237, tidak jauh berbeda dengan rencana reklamasi Pulau K dan L. Peta perluasan bagian timur Ancol seluas 120 hektare itu mirip dengan gambar reklamasi Pulau L bagian selatan. Sedangkan, sisi barat yang digunakan untuk pengembangan Dunia Fantasi mirip dengan rencana reklamasi Pulau K.

Kebanggaan Jakarta dan Indonesia

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta ramai-ramai mendukung rencana reklamasi kawasan Ancol. Dukungan itu disampaikan dua politisi PKS yang duduk di kursi legislatif ibu kota perihal rencana reklamasi Ancol seluas 155 hektar (ha) tersebut.

Apalagi, di sebagian lahan hasil reklamasi tersebut bakal dibangun Masjid Apung dan Museum Nabi.

Politisi PKS, Achmad Yani pun menilai dua bangunan tersebut akan menjadi ikon baru, tak hanya bagi Jakarta namun Indonesia.

"Ini mimpi kita semua kalau ada Masjid Apung dan Museum Nabi, ini bukan hanya kebanggaan warga Jakarta saja, bahkan Indonesia," ucapnya dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dilansir Tribunjakarta.com, pada Rabu (8/7/2020) kemarin.

Bagi Ahmad Yani sendiri bahwa izin yang diterbitkan oleh Anies Baswedan bukanlah merupakan proyek reklamasi Ancol.

Dibanding menyebutnya sebagai reklamasi Ancol, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut, perluasan daratan tersebut sebagai upaya revitalisasi kawasan wisata tersebut.

"Saya enggak mengganggap ini reklamasi, tapi lebih tepat dibilang ini revitalisasi," ucap Ahmad Yani.

Dengan dibangunannya simbol-simbol keagamaan ini, Ahmad Yani menilai, Ancol bisa menjadi destinasi wisata religi baru.

"Bahkan, nanti bisa dikenal sampai keluar. Tamu-tamunya kami berharap dari luar negeri," tuturnya.