Jumlah BUMN bakal dirampingkan, bahkan ada yang dilikuidasi.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah tengah melakukan revitalisasi di sektor strategis, terutama BUMN. Jumlah BUMN menurut Wapres bakal dirampingkan, bahkan ada yang dilikuidasi.

"Kementerian BUMN selaku pemegang kendali semua BUMN [memiliki] jumlah dan cakupan [yang] terlalu besar dan terlalu luas, sehingga perlu dikurangi, dirampingkan sesuai line of business (bidang usaha) dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik," kata Ma'ruf Amin ketika memberikan Kuliah Umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan PPRA LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI melalui video conference di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat (09/07/2020).

Nah, untuk merevitalisasi BUMN tersebut, dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan adalah kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik).

Oleh karena itu, seperti dilansir CNBCIndonesia, Maruf menambahkan, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian (assesment) portofolio dari seluruh BUMN untuk memilah dan memastikan langkah terbaik yang dapat diambil ke depan.

"Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi sampai dengan perfilman dan penerbitan buku. Adapun hasil akhirnya akan berupa penggabungan atau merger bagi yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya, dan likuidasi atau penghapusan bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar 100 buah," paparnya.

Dijelaskan, langkah tersebut diambil pemerintah sebagai upaya untuk mendorong tercapainya tujuan negara yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil dan makmur.

"Langkah tersebut harus dilakukan sebagai salah satu respon pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Dan sesuai dengan tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)," pungkas Wapres.