Terkait informasi bahwa Presiden Joko Widodo kecewa dengan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (PJK), dan terbersit niat membubarkan, mantan Mentri BUMN Dahlan Iskan justru sebaliknya.

Kata Dahlan yang dikenal sebagai raja Koran Jawa ini, seluruh ekonom mengecam rencana pembubaran OJK. Dan, isu tersebut membuat jantung seluruh pekerja lembaga 'sempalan' Bank Indonesia (BI) itu, berdegub kencang. Berikut petikan tulisan Dahlan dalam blogger pribadinya, disway.id. Syukurlah isu pembubaran OJK reda. Dasar isu itu memang tidak kuat - kecuali sengaja ingin bikin jantung pegawai OJK berdebar-debar. Bahwa Presiden Jokowi sampai marah besar, mungkin karena info-memo yang masuk ke beliau sangat provokatif.

Semua ahli ekonomi tidak ada yang mendukung pembubaran itu. Baik yang di Zoominar Institut Narasi, maupun yang menghadirkan Mantan Menkeu Chatib Basri dua hari lalu. Bahkan Chatib memuji Otoritas Jasa Keuangan itu. Yang, katanya, dengan cepat merespons krisis ekonomi akibat pandemi. Yakni dengan relaksasi kredit. Pengusaha bisa menunda pembayaran utang sampai tahun 2021.

Maka isu penggabungan kembali OJK ke dalam Bank Indonesia memang harus diabaikan. Setidaknya sampai tiga tahun ke depan. Terlalu banyak pekerjaan lebih sulit yang harus dihadapi sampai 2023. Dalam situasi sulit seperti ini tidak baik kalau kita hanya sibuk berheboh-heboh.

Tapi kan OJK lemah dalam melakukan pengawasan? Sampai timbul mega-skandal Jiwasraya? Ternyata OJK punya penjelasan khusus. Yang disampaikan oleh bagian Humas-nya. "Soal Jiwasraya itu sudah terjadi sejak 2004," katanya.

Seharusnya, dulu, kasus itu diselesaikan dengan cara penambahan modal. Tapi yang dilakukan adalah meningkatkan penjualan. Termasuk melalui bancassurance. Yakni produk baru saat itu, penjualan asuransi dikaitkan dengan program bank. Itulah yang telah menjadi bom waktu. Yang baru meledak di tahun 2019.

Sebagian ahli menilai bancassurance itu memang mirip produsen bom waktu. Ia bukan bank dan bukan pula asuransi---alias bukan-bukan.