istilah 'adaptasi kebiasaan baru' yang dinilai terlalu intelek.

Pemerintah mengganti diksi 'new normal' menjadi 'adaptasi kebiasaan baru' terkait kehidupan baru dengan protokol kesehatan dalam pandemi virus Corona atau COVID-19.

PKB menilai 'adaptasi kebiasaan baru' lebih tepat diterapkan di Indonesia ketimbang 'new normal'. PKB menyebut penggunaan istilah-istilah asing tidak tepat karena tidak semua masyarakat paham.

"Yang benar memang adaptasi kebiasaan baru jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, bukan malah menggunakan istilah-istilah asing yang sulit nyantol di kesadaran masyarakat umum," kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan.

Namun, Daniel juga menyoroti kata adaptasi dalam istilah 'adaptasi kebiasaan baru' yang dinilai terlalu intelek. Menurutnya, alangkah lebih baik pemerintah memilih kata yang lebih akrab terdengar di telinga masyarakat.

"Penting segera dikoreksi bila ada yang kurang tepat, ke depan hal-hal yang paling mudah dipahami masyarakat yang harus menjadi pendekatan pemerintah. Kalimat adaptasi juga terlalu 'intelek', bisa menggunakan istilah yang masyarakat lebih akrab seperti 'menyesuaikan dengan' atau 'hidup dengan'," ucap Daniel.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Brian Sriprahastuti angkat bicara soal pergantian diksi tersebut. Ia berpendapat, permasalahan 'new normal' bukan sebagai perdebatan diksi. Namun, ia menyebut kalau Indonesia tidak menjalankan konsep prakondisi menghadapi pandemi COVID-19.

"Tampaknya prakondisi tidak dilakukan, kemudian orang berpikir ini akan seperti pada saat seperti pandemi belum terjadi. Padahal kondisinya tidak seperti itu," kata Brian.

Menurut Brian, masyarakat seharusnya sadar bahwa virus masih berada di sekitar masyarakat. Ia ingin agar masyarakat lebih memahami dampak virus dan tantangan akibat COVID-19.

Oleh karena itu, pemerintah mengubah diksi "new normal" agar lebih membuat masyarakat sadar dalam mencegah penularan COVID-19.

"Pemahaman menggunakan 'new normal' sendiri, karena ada unsur bahasa asingnya, kemudian tidak mudah dipahami, diterjemahkan sebagai adaptasi kebiasaan baru," kata Brian.

"Jadi yang ditonjolkan bukan situasinya tapi perilaku kita yang harus disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Perilaku yang bisa membatasi atau menghindari transimisi persebaran lebih lanjut dari orang ke orang supaya tidak terinfeksi/terpapar virus ini," tutur Brian.

Di sisi lain, pemerintah juga menggonta-ganti kebijakan karena mengikuti rekomendasi WHO. Mereka juga bertindak berdasarkan dua undang-undang, yakni UU Karantina dan UU Kebencanaan.

Saat ini, pemerintah mulai mengembalikan peran kementerian dalam penanganan Covid-19 meski pemerintah memberikan wewenang kepada gugus tugas sebelumnya.

"Waktu itu ada Keppres Nomor 7, ada satu command di bawah Gugus Tugas maka kewenangan diberikan kepada kepala gugus tugas. Sementara menteri terkait menjadi bagian dari gugus tugas," tutur Brian.

"Sekarang sudah mulai bertahap porsinya dikembalikan, yang kesehatan dikembalikan ke Menkes, transportasi lebih banyak ke Menhub dan seterusnya. Misalnya, protokol kesehatan awal-awal disusun gugus tugas, sekarang disepakati dikembalikan ke Menkes sehingga payungnya menjadi Kepmenkes," kata Brian.

Sebelumnya juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona (COVID-19), Achmad Yurianto, mengungkapkan ada diksi yang salah di kata 'new normal'. Dia menilai diksi yang benar adalah adaptasi kebiasaan baru.

"Diksi new normal itu sebenarnya di awal diksi itu segera kita ubah, waktu social distancing itu diksi yang salah, dikritik langsung kita ubah, new normal itu diksi yang salah, kemudian kita ubah adaptasi kebiasaan baru tapi echo-nya nggak pernah berhenti, bahkan di-amplify ke mana-mana, gaung tentang new normal itu ke mana-mana," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona (COVID-19), Achmad Yurianto.

Kenapa pemerintah mengganti kata new normal? Sebab, kata Yuri, jika tagline new normal dipakai, maka masyarakat akan fokus ke kata 'normal'-nya saja. Tidak pada 'new' atau pembaruannya.

"Kemudian yang dikedepankan bukan new-nya malah normalnya. New-nya itu jalan nggak tahu echo-nya, jadi belakangan, tok normal, ini yang nggak.... Padahal ini sudah kita perbaiki, dengan adaptasi kebiasaan baru," jelas Yuri.

Lebih lanjut, Yuri mengatakan, saat ini pemerintah tidak akan menyampaikan aturan pencegahan Covid-19 karena dikhawatirkan dapat membuat masyarakat semakin bingung.

Yuri mengatakan, akan lebih baik masyarakat langsung menjalankan aturan-aturan selama pandemi Covid-19.

"Mungkin kami akan bicara ke depan tidak lagi dalam berbicara aturan yang dibuat lagi. Jalankan saja, kalau banyak aturan yang dibuat makin pusing kita, makin pusing, jalankan saja," katanya.