Meski melimpah, kesempatan hidup benih lobster untuk menjadi lobster dengan ukuran berat 200 gram, hanya 1 persen.

Susi Pudjiastuti, mantan Menteri KKP kesal bukan kepalang. Dua kebijakannya yang paling tersohor yakni pelarangan ekspor dan penenggelaman kapal maling ikan dipreteli satu per satu oleh penerusnya Edhy Prabowo. Gantian, kini giliran kebijakan Susi yang ‘ditenggelamkan’.

Kekesalan Susi ditumpahkannya lewat media sosial Twitter. Susi seolah tak kenal lelah mengkritisi kebijakan suksesornya, yang kebetulan berasal dari Partai Gerindra. Bagi Susi, aksi menenggelamkan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan di Indonesia merupakan bentuk ketegasan pemerintah Indonesia di mata dunia.

Sementara bagi Edhy Prabowo, kapal nelayan hasil sitaan masih bisa diberdayakan untuk kepentingan bahan pelajaran para mahasiswa perikanan. Belum lagi, penenggelaman kapal tidaklah gratis tetapi membutuhkan biaya cukup besar, yakni sekitar Rp 50 juta per kapal.

Sama halnya dengan kebijakan pencabutan larangan ekspor lobster oleh Menteri Edhy. Bagi Edhy, cadangan lobster di Indonesia sangat melimpah sehingga tidak ada salahnya jika diekspor. Bahkan, menurut Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra Bambang Haryo Soekartono, populasi lobster di Indonesia sangat besar yakni antara 1 miliar sampai ada yang mengatakan 150 miliar.

Namun meski melimpah, kesempatan hidup benih lobster untuk menjadi lobster dengan ukuran berat 200 gram, hanya 1 persen. Oleh sebab itu, jika tidak ditangkap maka benih tersebut justru tidak dimanfaatkan.

Karenanya, ia menyatakan keputusan Menteri Edhy membuka kembali keran ekspor benih lobster membawa angin segar bagi nelayan lobster. Sebab, selain memiliki potensi yang benih lobster yang melimpah ia mengklaim budidaya lobster di Indonesia sangat sulit.

Alasannya, pembudidayaan sulit mendapatkan pakan lobster, sehingga harus impor dari Chili.

"Kenapa lobster kesulitan budidaya di Indonesia? Beda dengan Vietnam karena pakan lobster di Indonesia kurang dan sangat mahal," ucapnya.

Namun, perwakilan nelayan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Amin Abdullah menampik pernyataan Bambang tersebut. Sebagai orang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di budidaya lobster, ia menyatakan budidaya lobster mampu menopang ekonomi masyarakat.

Dari usaha rakyat pesisir itu, warga menggantungkan nafkah sehari-hari hingga kebutuhan untuk sekolah putra putrinya. "Jadi, saya heran kalau ada pejabat apalagi ahli lobster yang mengatakan tidak layak budidaya lobster itu dikembangkan karena merugikan, ini juga perlu dipertanyakan," ucapnya.

Sebelumnya, Edhy Prabowo telah mencabut aturan larangan ekspor benih lobster. Kebijakan itu kontras dengan aturan dari Susi Pudjiastuti. Pencabutan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

Terlepas dari pro kontra tersebut, yang jelas kali ini giliran Susi yang ‘ditenggelamkan’.