Ia menilai gagasan pembentukan tim pemburu koruptor menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia itu tidak bekerja.

Menko Polhukam, Mahfud MD menggagas pengaktifan kembali tim pemburu koruptor mengingat masih banyak buronan kasus korupsi yang belum berhasil ditangkap.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai gagasan tersebut tak perlu direalisasikan. IPW justru mendorong Menteri Mahfud melakukan percepatan penangkapan Djoko Tjandra dan koruptor lainnya, serta mengawasi secara agresif kinerja lembaga di bawah koordinasinya daripada membentuk tim pemburu koruptor.

"Ini lebih urgent dan strategis. Wong koruptornya sudah datang nggak ditangkap kok malah dikasih surat jalan, lalu apa manfaat tim pemburu koruptor," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Selasa (21/07/2020).

Menurut Neta, pembentukan tim pemburu koruptor justru bisa tumpang tindih dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, IPW menilai pembentukan tim pemburu koruptor dari rezim ke rezim tidak ada gunanya karena mereka tetap nyaman dan senang kabur ke luar negeri.

"Saat ini, misalnya, ada 39 koruptor buronan di luar negeri karena tim pemburu koruptor yang dibentuk rezim masa lalu kerjanya slow-slow saja," ujar Neta.

Oleh karena itu, kata Neta, Menko Polhukam cukup mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya agar serius memberantas korupsi, terutama menangkap Doko Tjandra dan menciduk semua pejabat negara yang memberi "karpet merah" pada buronan kakap itu.

Dalam kesempatan lain, penolakan gagasan dibentuknya tim pemburu koruptor juga disuarakan pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar.

Ia menilai gagasan pembentukan tim pemburu koruptor menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia itu tidak bekerja. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membentuk tim pemburu koruptor karena di dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia terdapat empat fungsi yang didukung beberapa lembaga terkait.

Keempat fungsi itu adalah penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Di antara fungsi peradilan dan pemasyarakatan ada fungsi eksekutor yang dipegang oleh kejaksaan.

Dari sudut pengamanan, lanjut Abdul Ficar, polisi selain penegak hukum, juga berfungsi sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri. Artinya kepolisian bisa diminta untuk mendukung penegakan hukum untuk mengamankan narapidana atau buronan.

Imigrasi dapat mendukung sistem peradilan pidana dengan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk Indonesia. Fungsi ini menjadi signifikan dalam konteks mencegah seseorang masuk dalam daftar pencarian orang atau melarang orang asing dianggap berbahaya atau melanggar hukum masuk ke Indonesia.

Lembaga terkait lainnya yang dapat mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.

Abdul Ficar menyebutkan Direktorat Jenderal Kependudukan mestinya sudah mengetahui kalau ada buron berganti kartu identitas.

"Artinya secara sistemik kita nggak perlu lagi ada badan-badan khusus untuk mengejar narapidana atau tim-tim khusus untuk mengejar narapidana. Karena secara sistem, sudah komplit semuanya, sudah ada. Yang kurang adalah koordinasi," kata Abdul Ficar.

Menurut Abdul Ficar, koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam penegakan sistem hukum pidana di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Alasan lainnya kenapa tim pemburu koruptor tidak dibutuhkan terkait pendanaan. Abdul Ficar menganggap tim tersebut akan menambah beban negara yang kesulitan anggaran di tengah pandemi COVID-19 dan ini sangat ironis.

"Yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi antar lembaga terkait oleh Kemenkopolhukam dan menghilangkan ego-ego sektoral dalam penegakan sistem hukum pidana di Indonesia," imbuhnya.

Dalam konteks eksternal, perburuan koruptor bisa dilakukan lewat kerjasama dengan negara lain, yakni kerjasama bantuan timbal balik dalam persoalan hukum atau mutual legal assistance (MLA). "Hal ini dapat diperkuat dengan perjanjian ekstradisi secara bilateral," kata Ficar.