Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program biodiesel tetap dilanjutkan meski Pandemi COVID-19 belum surut. Di sisi lain, pengusaha bahan baku biodiesel minta jatah subsidi yang nilainya super jumbo.

 

Program bahan bakar ramah lingkungan ini terus berlanjut sampai terwujud mandatory biodiesel 100% beberapa tahun ke depan. Di mana, program biodiesel dari minyak sawit dimulai 2019 dengan porsi 20% (B20). Tahun ini, pemerintah berhasil merealisasikan penggunaan biodiesel 30% atau B30. Sedangkan Juli 2021 akan masuk B40 yang merupakan campuran B30 ditambah 10% Fatty Acid Methyl Ester (FAME), atau D10.

"Banyak pihak menanyakan kelanjutan proyek strategis nasional biodiesel yang sudah berjalan 2 tahun secara baik dan pelaksanaanya dikebut di Indonesia," kata Airlangga dalam acara CNBC secara virtual, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Ia mengatakan pencampuran FAME dari minyak sawit ke dalam solar menjadi biodiesel menghemat devisa dari impor minyak dan gas hingga USD 4,8 miliar atau sekitar Rp 37,2 triliun. Penyerapan kelapa sawit untuk B30 sekitar 9,6 juta kiloliter (KL).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengatakan selain menghemat devisa, tujuan lain dari program adalah agar BBM yang dikonsumsi di Indonesia ramah lingkungan, tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil dan mengurangi gas rumah kaca.

Alasan lain yang tidak kalah penting dan utama adalah stabilitas harga minyak sawit mentah atau CPO. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia berhasil mengontrol harga setidaknya dalam 4 tahun terakhir. "Jadi program ini memberikan dampak positif karena ini berpengaruh pada Tandan Buah Segar (TBS) dan diterima masyarakat. Jadi bisa kurangin defisit, tapi yang paling relevan adalah pertahankan daya beli masyarakat agar harga tidak jatuh," ujarnya.

Atas pemanfaatan FAME untuk campuran solar disambut baik dari kalangan petani sawit maupun produsen FAME. Namun mereka meminta pemerintah memberikan dana untuk para petani.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Parulian Tumanggor mengatakan, setiap tahun ada sekitar Rp100 triliun yang disetorkan sektor pertanian dan industri sawit nasional ke kas negara. Karena itu, dia meminta agar pemerintah mengalokasikan dana yang dihimpun ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPDPKS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menghimpun dana dari ekspor sawit. Dana urunan dari para pengusaha itu kemudian diberikan ke para petani sawit rakyat, salah satunya untuk dana replanting Rp30 juta per hektar.
"Saya berpendapat, ini kan ada Rp100 triliun dari perkebunan dan industri sawit ini dibayarkan ke negara melalui pajak. Kalau pemerintah berkenan atau Bu Sri Mulyani memberikan ke BPDPKS Rp20 triliun per tahun, persoalan petani sawit dan sawit Indonesia selesai," kata dia.

Tambahan dana ini penting, kata dia, karena saat ini, Pertamina berhasil memproduksi D100 atau B100. Dari produksi itu, sebenarnya bagus karena meningkatkan kebutuhan sawit yang menurut Pertamina mencapai 1 juta ton per hari pada 2023 untuk kebutuhan produksi 20 ribu barel per hari.

"Terutama petani, Pertamina bisa produksi D100 dan bisa menyerap 1 juta ton per hari, ini sangat menggembirakan. Tinggal ini kembali ke komitmen pemerintah, harga D100 per liternya berapa? Mungkin bisa Rp 11 ribu atau Rp 12 ribu per liter, daya beli masyarakat kita tidak sampai ke angka itu (makanya usul minta Rp 20 triliun per tahun)," kata dia.