Di antara Akpol 1991, Listyo menjadi sosok yang paling bersinar usai dipercaya sebagai Kabareskrim.

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo kian tenar setelah sukses meringkus buronan Djoko Tjandra dari Malaysia. Bersembunyi selama sebelas tahun atas vonis penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung (MA), Djoko akhirnya takluk di tangan Jenderal Listyo. 

Lalu apa artinya bagi Komjen Listyo? Spekulasi yang berkembang adalah semakin terbukanya peluang Listyo menuju kursi TB-1, sebagai suksesor Kapolri Jenderal Idham Azis yang tak lama lagi memasuki usia pensiun. Namun, mungkinkah Listyo punya kesempatan untuk menjabat Kapolri?

Di atas kertas, peluang itu terbuka lebar. Terlebih bila melihat rekam jejak Listyo yang cukup beruntung lantaran “bersentuhan langsung” dengan Presiden Jokowi. Saat Jokowi masih Wali Kota Solo, Listyo adalah Kapolres Solo. Selanjutnya, setelah Jokowi menjabat Presiden, Listyo yang jebolan Akpol 1991 ditarik sebagai ajudan Presiden Jokowi, sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Banten pada 2016.

Konon, menjabat Kapolda Banten merupakan ujian bagi Listyo yang saat itu berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Listyo terbukti mampu mengemban amanah itu meski Banten dikenal sebagai wilayah ‘hijau’. Listyo ternyata mampu merangkul dan mempersatukan perbedaan.

Usai menjabat Kapolda Banten, Listyo dua tahun berikutnya ditarik ke Mabes Polri dengan jabatan Kadiv Propam Polri. Selanjutnya, karir pria kelahiran 5 Mei 1969 ini lagi-lagi menjadi perhatian setelah dipercaya sebagai Kabareskrim sejak akhir 2019. Di antara Akpol 1991, Listyo menjadi sosok yang paling bersinar usai dipercaya sebagai Kabareskrim, jabatan yang secara tradisi selangkah lagi menuju kursi Kapolri.

Akan tetapi, semulus itukah karir Listyo? Di sinilah spekulasi politik kemudian mengambil peran. Bagaimanapun, ada faktor alamiah yang sangat mungkin menghambat Listyo. Tak lain karena Listyo adalah seorang Nasrani yang secara politik kurang menguntungkan. Memang tidak ada aturan hukum yang dilanggar Presiden Jokowi seandainya menunjuk Listyo sebagai Kapolri. Presiden Jokowi bebas dan berhak menunjuk siapapun perwira tinggi Polri untuk mengisi kursi Kapolri.

Namun jika Jokowi berani menerobos tradisi itu, otomatis menjadi sejarah baru dalam tubuh Polri. Lebih khusus lagi menjadi rekor baru dalam sejarah reformasi setelah dalam Orde Baru pernah sekali diterobos Presiden Soeharto saat menunjuk Jenderal Maraden Panggabean sebagai Panglima ABRI.

Apakah Jenderal Listyo akan mengikuti jejak Jenderal Panggabean? Jawabannya ada di tangan Presiden Jokowi.