Selain itu, dalam hal WK yang akan berakhir masa kontraknya pemerintah dapat menetapkan kontrak kerja sama semua atau Gross Split.

Kementerian ESDM akhirnya memberikan keleluasaan bagi investor migas yang ingin ikut serta dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini setelah Menteri ESDM Arifin Tasrif meneken beleid untuk memberikan keleluasaan investor memilih kontrak bagi hasil atau pengembalian biaya operasi migas.

Hal ini merujuk Peraturan Menteri ESDM No. 12/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, tidak lain untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan investasi migas.

Dalam perubahan ketiga aturan mengenai Gross Split ini, setidaknya ada empat poin ketentuan yang diubah ataupun dihapus.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM No.12/2020, dijelaskan penetapan bentuk dan kontrak kerja sama dapat menggunakan Gross Split, Cost Recovery ataupun kontrak kerja sama lainnya.

Arifin juga menghapus ketentuan mengenai pengelolaan WK yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang, pemerintah memberlakukan Gross Split untuk masa waktu berikutnya.

Selain itu, dalam hal WK yang akan berakhir masa kontraknya pemerintah dapat menetapkan kontrak kerja sama semua atau Gross Split.

Sebelumnya, pemerintah memang mengakui menunda lelang blok migas untuk memastikan aturan yang mempermudah investor memilih skema kerja sama diberlakukan terlebih dahulu.

Ditjen Migas Kementerian ESDM mencatat terdapat 10 kandidat calon blok migas konvensional yang direncanakan akan ditawarkan pada lelang tahap I/2020.

Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro mengatkaan terkait kontrak kerja sama, pihaknya mengharapkan ada fleksibilitas untuk investor. Hal itulah yang mendorong investasi migas.

"Kalau soal fiscal term, bebaslah, yang penting fleksibilitas dijaga,” ujar Hilmi belum lama ini.