karena tingkahnya terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra bisa dihukum lebih dari dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan, karena tingkahnya terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra bisa dihukum lebih dari dua tahun.

"Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," cuit Mahfud di akun Twitter miliknya, Sabtu (01/08/2020).

Menkopolhukam menyoroti soal vonis dua tahun yang diterima Djoko Tjandra. Selain korupsi, tindak pidana buron 11 tahun itu lainnya adalah penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya.

Terkait itu, Mahfud mengaskan siapa saja pejabat yang selama ini melindungi Djoko Tjandra juga harus siap dipidanakan.

"Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," cuit mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra, terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang telah menghilang dan buron sejak awal 2000-an itu dibekuk saat bersembunyi di Malaysia, Kamis (30/7) malam.

Selama ini, Djoko Tjandra diketahui bebas keluar masuk Indonesia karena diduga mendapatkan keleluasaan dari oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya.

Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetio, sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tjandra.