Djoko Tjandra hanya merugikan negara soal keuangan. Harun Masiku membahayakan integritas Pemilu.

Dosen Komunikasi Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menilai ada perbedaan sikap dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terhadap kasus Djoko Tjandra dan Harun Masiku. Ini penjelasannya.

Menurut Dedi, Harun Masiku dipandang lebih berbahaya dari Djoko Soegiarto Tjandra alias Joker. Buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali yang baru ditangkap dinilai tidak seberbahaya buronan Harun Masiku yang merupakan mantan caleg PDIP.



“Jika Djoko Tjandra saja presiden turun perintah langsung dan Menkopolhukam juga bersuara, mestinya itu juga dilakukan untuk menangkap Harun Masiku,” ujar Dedi Kurnia Syah, Jumat (31/7) dikutip dari RMOL.

Apa alasan buronan yang juga politikus PDIP itu lebih berbahaya dari Djoko Tjandra? Dedi mengatakan, Djoko Tjandra hanya merugikan negara soal keuangan. Namun, Harun Masiku lebih berbahaya lagi karena membahayakan integritas Pemilu.

“Seberbahayanya Djoko Tjandra, ia hanya merugikan negara soal keuangan. Tetapi Harun Masiku, selain kejahatan penyuapan, tetapi lebih pada soal proses politik, soal integritas Pemilu,” kata Dedi.



Baginya soal integritas Pemilu akan berdampak panjang. Di mana, masyarakat akan terus tidak percaya terhadap KPU RI soal hasil pesta demokrasi lima tahunan jika Harun Masiku tak kunjung ditangkap untuk diadili.

“Ini akan berakibat panjang, termasuk menguji kerja KPU dalam menghasilkan pemenang Pemilu 2019. Jangan sampai ada banyak kasus serupa Harun Masiku yang juga merusak integritas penyelenggara KPU,” pungkas Dedi.