Presiden Joko Widodo diminta menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin ikut memberikan pendapat terkait langkah Pemerintah Provinsi DKI menyomasi aktris Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Muti. Presiden Joko Widodo diminta menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Somasi itu didasari unggahan Ike di media sosial yang isinya batal menjadi klien Pemprov DKI dalam pembuatan web series gara-gara pesinetron itu tak mau menghapus foto-fotonya bersama Presiden Jokowi dari akunnya di Instagram.



Pada kasus itu, Ike telah meminta maaf soal unggahannya itu. Padahal, pemeren Euceu dalam sinetron Preman Pensiun itu menyebut unggahannya itu didasari keterangan agensinya.

Irman pun menanggapi langkah Pemprov DKI itu dengan mengunggah artikel singkat berjudul "Pemda Tak Berhak" ke akunnya di Instagramnya.

"Kita sangat menentang presiden menyomasi apalagi memidanakan warganya hanya karena pernyataan yang dinilai belum tentu/ bahkan tidak benar," jelas Irman mengawali unggahannya.

Ditambahkan, konstitusi mempersiapkan pemerintahan menghadapi keluhan, kritikan, protes bahkan kecaman warga baik berdasar fakta, asumsi ataupun khayal sekalipun. Karena itu Irman menegaskan, Presiden Jokowi harus menegur Anies jika memang benar Pemprov DKI menyomasi Ike.



"Maka presiden sebagai penanggung jawab pemajuan, perlindungan, penegakan hak konstitusional (Pasal 4, Pasal 28I ayat 4 UUD45) harus mengingatkan kembali Gubernur akan tugas pemda yang tidak boleh lelah mengayomi, memahami, memaklumi, memaafkan perilaku/sikap warga yang terkadang perih untuk didengar," lanjut Irman.

Irman menambahkan, hanya satu jalan menyelesaikan masalah tersebut, yakni melalui dialog dan permintaan maaf jika tuduhan Ike tak terbukti. Oleh karena itu, tuturnya, Pemprov DKI tak perlu tersinggung soal unggahan Ike.

"Dengan komunikasi yang bijak, rakyat pasti tenteram mendengarnya. Tidak ada hak atau wewenang pemda tersinggung apalagi murka dan meminta warga bermohon maaf kepadanya," pungkasnya.