UMKM bisa berkontribusi lebih dari 60% terhadap ekonomi yang saat ini jumlah unit usahanya 99,8%, tenaga kerjanya 120 juta orang.

Perizinan di Indonesia dipastikan akan semakin dipermudah. Hal ini dilakukan agar investasi terus masuk ke Indonesia. Khusus untuk pedagang UMKM, izin nantinya akan lebih mudah dan dipastikan tidak ‘ribet’.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, adanya persyaratan investasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja semakin memudahkan izin UMKM. Pasalnya, RUU Cipta Kerja ini akan menjadi alat untuk menaikkan kelas para UMKM di Indonesia.

"Sekarang kita ingin di UU Omnibus Law dan sudah ada, izin UMKM itu satu lembar saja, selesai. Jadi enggak usah lagi notifikasi-notifikasi," kata Bahlil dalam webinar di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurut Bahlil, Omnibus Law juga memberikan peluang yang cukup bagi UMKM. Pasalnya, UMKM bisa berkontribusi lebih dari 60% terhadap ekonomi yang saat ini jumlah unit usahanya 99,8%, tenaga kerjanya 120 juta orang.

"Tetapi negara belum hadir secara maksimal lewat regulasi untuk merancang mereka agar bisa naik kelas," katanya.

Bahlil juga berharap dukungan terhadap UMKM ini bisa segera diwujudkan, sehingga UMKM juga bisa berkontribusi untuk menumbuhkan investasi di Indonesia.

"BKPM sekarang mendorong investasi itu tidak hanya investasi besar, UMKM pun kita dorong. Karena dia adalah bagian daripada investor," demikian Bahlil.