Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan Rp600 Ribu/bulan bagi para pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Presiden Joko Widodo memberikan kabar baik bagi pegawai swasta yang terdampak COVID-19. Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan bagi para pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Meski baru rencana, Kementerian Keuangan dikabarkan bakal memberikan alokasi santunan tersebut hingga 6 bulan. Skema ini masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Seperti dilansir CNBC Indonesia, nantinya setiap masyarakat yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah maka akan diberikan santunan tambahan selama 6 bulan lamanya.

Rencana tersebut terungkap dan sedang difinalisasi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan seperti voucher makanan hingga sektor pariwisata.

"Insyallah, tunggu tanggal mainnya ya," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Selasa (4/8/2020).

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai atau cash transfer lebih penting dibandingkan dengan bantuan sosial, seperti bantuan sembako.

"Untuk menjaga daya beli kelas menengah rentan miskin juga wajib diberikan bantuan negara. Artinya bukan hanya mereka yang jatuh di bawah garis kemiskinan yang berhak," kata Bhima kepada CNBC Indonesia.

Dalam mendorong daya beli masyarakat, menurut Bhima, pemerintah juga bisa memberikannya dalam bentuk voucher makanan, namun diperkirakan dengan voucher makanan, biaya operasionalnya juga akan lebih besar.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan untuk memberikan BLT sehingga masyarakat rentan dapat membeli sendiri makanan sesuai kebutuhannya.

"Dana bisa dicari dari penghematan belanja kementerian/lembaga, termasuk pembubaran lembaga setara kementerian. Uangnya tersedia," jelas Bhima.

Pemerintah juga bisa memberikan susbsidi gaji kepada karyawan yang rentan kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bhima menyarankan kepada pemerintah untuk mengalihkan program kartu prakerja untuk santunan kepada korban yang kena PHK atau dirumahkan.

"Itu kartu prakerja dananya bisa dialihkan 100 persen untuk santunan PHK, daripada buat pelatihan yang mutunya rendah," kata dia melanjutkan.