Status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS melalui Peraturan Pemerintah 41/2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.

Dalam PP tersebut akan membagi kategori pegawai sebagai pegawai tetap dan tidak tetap, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2. Yang mengharuskan, "Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah," sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2).

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) maka KPK perlu melakukan penyesuaian jabatan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman dengan jabatan ASN yang akan ditempati.

Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, "diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Tidak lagi menggunakan sistem single salary. Pasal 9 Ayat (2) juga mengindikasikan pegawai KPK akan mendapatkan "tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden."

Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini, menurut Pasal 11, tetap diberikan sampai seluruh proses pengalihan menjadi ASN selesai dilaksanakan.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal menggelar unjuk rasa siang ini, Jumat, 6 September 2019, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dengan berubahnya status menjadi PNS, pegawai KPK dilarang melakukan aksi demo. Diketahui, karyawan lembaga antirasuah yang tergabung dalam Wadah Pegawai KPK kerap melakukan aksi demonstrasi.

Salah satunya, aksi demonstrasi revisi RUU KPK berupa aksi teatrikal para karyawan dengan membuat rantai manusia di sekeliling gedung. Rantai itu sebagai tanda KPK tak boleh dimasuki oleh calon pimpinan KPK yang tak berintegrasi.