Mahfud menyatakan nepotisme atau dinasti politik juga dipraktikkan di seluruh negara.

Dinasti politik menjadi sorotan karena majunya sejumlah keluarga pejabat di Pilkada 2020. Kasua yang paling disorot, yakni majunya putra dan menantu Presiden Jokowi; Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Kota Solo dan Bobby Nasution di Pilkada Kota Medan.

Lantas apa tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD? Untuk urusan ini, Mahfud membela Gibran Cs. 

Tidak hanya Gibran dan Bobby, beberapa nama juga disorot, keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, putri Wapres Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah di Tangerang Selatan, dan putra Menteri Sekretaris Kabinet, Hanindhito Pramana di Kediri. 

“Mungkin kita sebagian besar nggak suka dengan nepotisme, tapi harus kita katakan tidak ada jalan hukum konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun,” kata Mahfud dalam webinar ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’, Minggu (5/9).

Mahfud menyatakan nepotisme atau dinasti politik juga dipraktikkan di seluruh negara. Bahkan, lanjut Mahfud, siapa pun yang melarang adanya praktik nepotisme dan dinasti politik dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia.

“Di mana-mana (nepotisme dan dinasti politik) tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi. Tidak bisa. Akan terjadi pelanggaran HAM,” cetusnya dikutip rmco.

Untuk itu, Mahfud menilai, tidak ada seorang pun yang bisa mencegah praktik nepotisme maupun dinasti politik pada Pilkada tahun ini. “Nepotisme maupun dinasti politik tidak selamanya buruk,” sebutnya. 

Kamudian dia mencontohkan kasus pencalonan salah satu Pilkada Bangkalan beberapa waktu lalu.

“Dulu di Kabupaten Bangkalan ada yang mau mencalonkan diri karena kakaknya memimpin tidak baik. Jadi belum tentu orang nepotisme itu niatnya selalu jelek,” ungkapnya. 

Mahfud mengajak masyarakat untuk berpikir lebih terbuka mengenai kondisi ini. Menurut dia, warga yang memang tidak suka dengan nepotisme bisa memilih calon yang bukan dari turunan dinasti politik.

“Kalau tidak suka terhadap nepotisme, kesadaran moral masing-masing saja. Tapi, kita mau larang juga tidak bisa, ini fakta,” jelas Mahfud.